TOPMETRO.NEWS – Terungkapnya ribuan pekerja asal Negara China masuk ke Sumatera Utara khususnya untuk pelaksanaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paluh Kurau berkapasitas 2 x 150 MW di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dan di PLTU Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, telah ramai menjadi pembicaraan di media sosial (Medsos) dan menjadi viral.
Hal tersebut membuat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Plt Kadisnaker) Provinsi Sumatera Utara, Frans Bangun cepat-cepat melakukan klarifikasi, karena dinilainya keliru.
“Bagaimana mengenai tenaga kerja asing ini juga harus hati-hati, di media sosial kemarin kira-kira 3 – 4 bulan lalu di Paluh Kurau termasuk di Pangkalan Susu kita baca , ada 3 ribu tenaga kerja asal China di Paluh Kurau dan ada 4 ribu tenaga kerja asal China, akibatnya kita juga di telpon oleh Dirjen di Jakarta, ini apa kerja kalian, setelah di cek ternyata di Pangkalan Susu ada 300 orang bukan 3 ribu dan di Paluh Kurau ada 400 bukan 4 ribu,” jelas Frans Bangun, Rabu (1/11/2017) di ruang press room d kantor Gubsu.
Diakui Frans, seluruh tenaga kerja asing di dua perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah berasal dari Negara China, bahkan dari hasil pengecekan langsung tersebut pihak Disnaker berhasil menemukan sebanyak 12 orang tenaga kerja illegal dari 300 orang pekerja asal China di PLTU Pangkalan Susu itu.
“Mereka kita dapati tak punya IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), langkah selanjutnya telah kita lakukan tindakan bekerjasama dengan Poldasu dan Migrasi, bahwasannya ke-12 orang tadi ditangkap dan di deportasi,” tambahnya.
Kemudian, ungkapnya, bagaimana para pekerja asing asal China datang atau tidak, apalagi datang dengan secara illegal, maka hal itu menjadi tugas bersama. Mengingat, sebutnya kembali bahwa ada peraturan setiap orang asing itu harus mengetahui Bahasa Indonesia.
Sementara, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Johan Brain menjelaskan sebagian besar perusahaan besar saat ini cenderung mengutamakan produktifitas, akibatnya harus mengorbankan pekerja local yang seharusnya menjadi prioritas.
“Saya bukan bela sana sini apa yang terlihat didepan saya menjadi pertanyaan Podomoro dibangun pekerjanya dari (Pulau) Jawa, kenapa tak dari Sumut, begitu juga di Tanjung Balai (industry pembuat tepung kelapa) pekerjanya didatangkan dari Jawa. Saya Cuma kasi ilustrasi mungkin dari segi perusahaan mereka lihat produktifitasnya,” terang Johan yang sempat mendapat sanggahan apa yang diungkapnya menyimpang mengingat pembahasannya tenaga kerja asing.(TM/11)
