topmetro.news – Komisi I DPRD Samosir melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan ADD dan Dana Desa dalam peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Rabu (9/9/2020).
Instansi yang dituju adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Humbahas. Elson Sihotang selaku Kadis DPMDP2A Humbang Hasundutan pun menyambut rombongan Komisi I DPRD Samosir itu.
Wakil Ketua Komisi I Polten Simbolon menyampaikan bahwa tujuan konsultasi dan koordinasi adalah untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan ADD dan Dana Desa. Terutama untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga perlu mendapat informasi terkait Simpan Pinjam Perempuan yang dulu masuk dalam Program PNPM serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
“Kita ingin mengetahui sejauhmana peran pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ataupun BUMDes dalam peningkatan PAD. Khususnya untuk pendapatan asli desa,” ujar Polten Simbolon.
Pemkab Humbahas Proaktif
Kadis DPMDP2A Humbang Hasundutan Elsn Sihotang menyampaikan, bahwa Pemkab Humbahas sangat proaktif untuk mendorong setiap desa mendirikan BUMDes. Atau pun kelompok perempuan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.
Ada harapan nantinya, bahwa melalui BUMDes atau kelompok, maka pendapatan masyarakat dapat meningkat. “Dan tentu pendapatan desa pun ada,” ujar Elson Sihotang.
Lebih lanjut Elson menjelaskan, bahwa BUMDes di Humbahas membidangi atau bergerak di bidang pertanian dan peralatan pesta. Contohnya Kios Tani, sewa traktor, perkakas pesta, rumah kompos, dan toko sembako.
“Kita juga menekankan agar pendirian BUMDes tidak mengganggu usaha yang sama. Artinya ada persaingan sehat,” urainya.
Mendengar penjelasan tersebut Ketua Komisi I DPRD Samosir Saur Silalahi menyampaikan terima kasih. “Kiranya masukan dan informasi yang kami dapatkan nantinya sebagai bahan untuk kami sampaikan ke pihak terkait yang ada pada Kabupaten Samosir,” ujar Saur Tua Silalahi.
reporter | TIM
