You are here
Kemdagri Pulihkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Sulteng Nasional 

Kemdagri Pulihkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Sulteng

topmetro.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menerjunkan tim pendampingan. Tim tersebut bekerja dalam rangka pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di Sulteng.

“Kita mengaktifkan dulu pemerintah provinsi (pemprov),” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemdagri Eko Subowo, Jumat (5/10/2018).

Diungkapkan, pada 3 Oktober 2018, tim telah membuka pos koordinasi (posko) di Kantor Gubernur Sulteng. Tim juga melakukan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi dengan gubernur serta sekretaris daerah (sekda). Apel dilaksanakan pada 4 Oktober 2018. \

“Dengan kehadiran tim Kemdagri, mendirikan tenda atau posko di situ, bisa membangkitkan moral dari pegawai di provinsi untuk segera aktif,” ungkap Eko.

Ditambahkan, pihaknya juga mengirimkan 50 praja IPDN dari Kampus Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat 50 praja IPDN dari kampus Manado, Sulawesi Utara. Para praja mendampingi SKPD. Misalnya, melakukan bersih-bersih kantor, mendata personel satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kemungkinan menjadi korban atau mengungsi.

Dijelaskan, tim pendampingan Kemdagri RI akan mengaktifkan kegiatan administrasi pada umumnya. Misalnya, terkait dengan tugas masing-masing SKPD. “Contohnya, ada tugas pemprov evaluasi perda kabupaten/kota. Karena kan, kalendernya untuk mengajukan rancangan perubahan APBD,” jelasnya.

Ia menyatakan, pihak Ditjen Dukcapil Kemdagri RI bakal membantu pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang hilang, termasuk surat kematian. Peralatan untuk mencetak e-KTP pun dibawa ke Sulteng.

“Dukcapil bantu identifikasi penduduk, jenazah dan sebagainya. Baik warga yang hilang, dikubur massal, diambil keluarga. Dukcapil bantu forensik Polri. Ada petugas kita di sana. Setelah nanti provinsi aktif, kita bantu mereka berkomunikasi dengan kabupaten/kota. Terutama yang terdampak,” tegasnya.

Pemulihan Pemerintahan di Sulteng

Ia menuturkan, situasi sekarang masih dalam tanggap darurat. Karenanya, evakuasi korban akan diutamakan terlebih dahulu. “Evakuasi korban, mengobati yang sakit, menguburkan yang sudah meninggal,” tuturnya.

Ditambahkan, perbaikan listrik juga dilaksanakan. Selain itu, bantuan sarana perhubungan, telekomunikasi, hingga BBM supaya kehidupan normal kembali. “Kalau perbaikan kantor dan rumah-rumah, termasuk relokasi, itu masuk dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Sekarang ini kita dalam tahap tanggap darurat dulu,” imbuhnya.

BACA JUGA: Masalah Penanganan Pengungsi Diduga Picu Penjarahan

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan kepada Tim Pendampingan Kemdagri. Tjahjo berharap, tim tersebut dapat memotivasi jajaran pemerintah di Sulteng. Memastikan pemerintahan terlaksana secara bertahap.

Ia menegaskan, tim pendampingan akan terus dimonitor. “Setiap minggunya anggota tim bergantian bertugas, dibantu juga oleh praja IPDN Makassar dan Manado. Ditempatkan dua minggu di sana dalam masa tanggap daruratnya. Bisa sampai tiga bulan” tegasnya. (TMN)

sumber: suara pembaruan

61 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment