topmetro.news, Tarutung – Pemkab Tapanuli Utara terkesan melakukan pemaksaan terhadap masyarakat yang ingin membayarkan ‘Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan’ (BPHTB), sehingga banyak warga terkendala untuk mengurus legalitas atas tanahnya, misalnya Sertifikat Hak Milik. Naek H, sumber topmetro.news di Tarutung, adalah salah seorang warga yang merasa ‘dipaksa’ saat hendak membayar BPHTB atas tanah dan bangunan rumahnya di Kelurahan Hutatoruan…
Read MoreAkan ke PTUN, Warga Mengeluh Bayar BPHTB Pemkab Taput Terkesan ‘Paksa’ Wajib Pajak
