Publik Soroti Meritokrasi, Gubsu Bobby: Pansel Sudah Bilang Boleh, Mau Gimana

topmetro.news, Medan — Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, menyikapi secara enteng pemilihan pejabat eselon II di bidang teknis yang dinilai publik tidak memperhatikan meritokrasi dan sistem merit dalam sebuah birokrasi. Meritokrasi dikenal sebuah sistem di mana kekuasaan dan penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu, bukan berdasarkan latar belakang kekayaan, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya. Sistem merit…

Read More

Sudah 3 Bulan Ibunda Wafat, Akta Kematian Tak Juga Terbit: Warga Bekasi Protes Birokrasi

Topmetro.news, Bekasi – Di tengah duka kehilangan ibunda tercinta, Dar Edi Yoga, warga Bekasi Utara, dihadapkan pada kenyataan pahit sistem birokrasi yang tak kunjung menyelesaikan urusan administratif. Sudah lebih dari tiga bulan sejak sang ibunda, Dorothea, wafat, namun akta kematian yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan hukum dan administrasi belum juga diterbitkan oleh instansi terkait. Padahal, menurut Dar Edi, seluruh dokumen…

Read More

Pj Gubernur Sumut Diskusi dengan Menpan RB, Bahas Penguatan Reformasi Birokrasi

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin bertemu Menpan-RB Abdullah Azwar Anas di Kantor Menpan-RB, Jalan Jenderal Sudirman Kav.69, Jakarta, Senin (6/5)

topmetro.news – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin bertemu dengan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Reformasi birokrasi Sumut terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pemprov Sumut berhasil meraih predikat B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2021. “Kita terus berbenah untuk memberikan…

Read More

OPD Provsu Dirampingkan, Baskami Ingatkan Kualitas Pelayanan Publik

perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengapresiasi usulan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk penyederhanaan birokrasi di Pemprov Sumut. Diketahui, usulan perampingan itu sebagai lanjutan dari penerapan Perda Penataan Kelembagaan. Pergub Struktur Organisasi Tata Laksana, penerapan perangkat daerah baru dan penyederhanaan birokrasi. Hasilnya, dari semula Pemprov Sumut memiliki 49 OPD, kini menjadi 40…

Read More

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, OPD dan Bupati/Walikota Diminta Perhatikan SAKIP/LAKIP

reformasi birokrasi

topmetro.news – Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai. Ini menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah. Hal ini disampaikan Sekda Sumut Sabrina saat membuka acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota se-Sumatera…

Read More