topmetro.news – Dugaan diskriminasi hukum dalam penanganan dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Langkat yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp2,4 miliar mencuat kepermukaan. Pasalnya, penahanan paksa yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat terhadap mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) terkesan janggal dan terlalu dipaksakan. Hal tersebut tegas disampaikan Penasehat hukum (PH) mantan Kepala…
Read MorePenahanan Mantan Kadis BMBK Sumut Efendy Pohan Terindikasi Diskriminasi Hukum, PH Willi: Ada Sejumlah Kejangggalan
