topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak Kemenhub RI untuk meninjau ulang hasil Sipencatar (Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni) jalur reguler Polbit (pola pembibitan) dan Non Polbit Kemenhub TA 2020/2021. Karena ada dugaan, terjadi permainan yang tidak sehat.
Hal itu diungkapkan Baskami Ginting kepada wartawan, Kamis (29/10/2020), di Medan. Usai menerima pengaduan masyarakat Karo terkait dengan dugaan terjadinya permainan dalam seleksi Sipencatar jalur reguler Polbit dan Non Polbit Kemenhub RI.
“Hasil seleksi Sipencatar Kemenhub RI ini ada dugaan tidak mengindahkan Mou (Memory of Understanding) Kemenhub dengan Pemkab Karo. Terkait dengan penerimaan Sipencatar yang akan menuntut ilmu di STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat),” ujar Baskami.
Fakta dan Perjanjian
Dalam perjanjian kesepakatan yang ada, tandas Baskami, Pemkab Karo mengusulkan sesuai analisis jabatan kebutuhan perhubungan Pemkab Karo, dengan formasi D4 Transportasi Darat 6 orang, D3 Lalulintas Angkutan Jalan 11 orang dan D3 Tekhnologi Otomotif 6 orang.
Tapi faktanya bertolak belakang yang diterima, yakni formasi D4 Transportasi Darat yang direkrut lewat Polbit dari daerah Karo dua orang. Tapi yang lulus hanya satu orang. Sedangkan satu lagi dari Pemkab Dumai yang kemungkinan tidak pernah mendaftar lewat jalur Polbit.
Dari fakta dan data-data tersebut, tandas Baskami, orangtua para peserta yang anaknya tidak lulus dalam Sipencatar Polbit dan Non Polbit tersebut (M Sembiring dan R Sembiring) asal Tanah Karo, mengadukan masalah ini ke DPRD Sumut dan DPR RI. Kemudian, mereka juga bertekad akan terus mempermasalahkan kecurangan ini.
“Mereka sangat kecewa denga permainan oknum-oknum Panitia Sipencatar Kemenhub RI. Karena jatah yang seharusnya berasal dari Karo, tapi menjadi milik Kota Dumai. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dari hasil pengumuman No. PG. 14/BPSDMP – 2020 tanggal 28 Oktober 2020,” tegas Baskami.
Orangtua calon siswa M Sembiring dan R Sembiring saat bertemu Baskami Ginting, juga berjanji akan meminta penjelasan masalah ini ke Panitia Sipencatar Kemenhub RI. Karena mereka merasa dizolimi dan dipermainkan dengan mengambil jatah Karo dari daerah lain.
Bupati Karo Kecewa
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH melalui Kadis Perhubungan Gelora Fajar Purba dan Kepala BKD Tomi Sidabutar mengaku sangat kaget dengan sikap Kemenhub RI yang tidak mengikuti MoU dalam hal Sipencatar ini.
“Janganlah pemkab lain masuk ke pola pembibitan kita. Seharusnya pihak STTD saling menghargai MoU yang ada. Masalah ini akan kita telusuri, apa sebab pemkab lain mengklaim quota Polbit Karo. Sehingga mengurangi jatah putra/puteri Karo dalam mendukung pembangunan transportasi darat,” pungkas Fajar.
reporter | Rafael M Putra Pinem
