Topmetro.news – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Nasdem, Habiburrahman Sinuraya kecewa atas ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan saat resesnya di Jalan Setia Gang Keluarga, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Senin (21/22) siang. Padahal, warga sangat berharap kehadiran pimpinan maupun perwakilan OPD tersebut untuk mendengar aspirasi para warga.
“Saya sangat kecewa, tidak ada satupun OPD yang saya undang, hadir pada saat reses. Ada beberapa OPD yang saya undang, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas PU dan dinas lainnya, tidak ada yang hadir. Hanya Buk Lurah Tanjung Rejo yang ikut hadir membantu kita menjawab aspirasi masyarakat,” ungkapnya saat menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun Kedua TA 2020.
Padahal, kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan itu, banyak masyarakat ingin bertanya dan mengetahui baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun program sosial Pemko Medan lainnya.
“Ini menjadi catatan penting bagi Pemko Medan, kedepan bila ada undangan reses, agarlah dinas-dinas tersebut dapat hadir. Karena reses adalah wadah anggota DPRD untuk menyerap aspirasi untuk menjadi gagasan, ide dan pokok pikiran. Untuk dituangkan kedalam rencana-rencana kerja dan pokir. Begitu juga untuk menjadi usulan anggota dewan kedepannya. Inilah yang perlu menjadi catatan OPD, supaya pada saat ada kegiatan Musrenbang dan kegiatan lainnya menjadi program utama, karena usulan masyarakat,” tegas Habiburrahman.
Keluhkan Banjir
Saat reses tersebut, Husni, warga Jalan Setia, mengeluhkan banjir yang selalu mereka alami saat hujan turun. Tidak tanggung-tanggun, aliran air hujan tersebut juga merusak perobatan-perobatan warga. Kondisi itu disebabkan, benteng di bantaran Sungai Batuan sudah mulai hancur.
“Kalau hujan disini, Jalan Setia, Abadi, Perjuangan, yang berada di bantaran Sungai Batuan selalu terimbas banjir. Air sungai meluap karena bentengnya sudah rusak,” imbuh Husni seraya meminta dilakukan revitalisasi terhadap bantaran sungai tersebut.
Sementara Andre, warga Tanjung Rejo juga mempertanyakan bantuan sosial dari pemerintah, khususnya pada masa pandemi Covid 19 sekarang. Banyak warga kurang mampu, tidak mendapat bantuan tersebut. “Padahal kita sudah didata mendapat kartu BPJS, maupun PKH, tapi bantuannya tidak pernah sampai,” ucapnya seraya juga meminta agar penerangan jalan di Tanjung Rejo dapat diperbaiki karena banyak lampunya yang sudah putus.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Habiburrahman Sinuraya berjanji akan meminta Pemko Medan segera berkordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) agar menganggarkan revitalisasi bantaran Sungai Batuan. Begitu juga terkait bantuan sosial, politisi muda tersebut meminta Dinas Sosial agar kembali melakukan pendataan terhadap orang-orang yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah.
“Untuk masalah sungai, bukanlah kewenangan Pemko Medan. Namun kita mendorong agar Pemko Medan dapat berkordinasi dengan Pemprov Sumut dan BWSS untuk melakukan revitalisasi Sungai Batuan. Karena imbas dari banjir tersebut, masyarakat Kota Medan yang merasakannya. Sedangkan untuk pendataan warga kurang mampu, memang harus menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial. Harus jelas siapa-siapa saja yang berhak. Jangan pula ada masyarakat yang mampu, malah mendapat bantuan,” tekannya.
Reporter: Thamrin Samosir
