Pemerintah Harus Tegas Terhadap Oknum Pejabat Intervensi Parpol

intervensi parpol

topmetro.news – Aliansi Rakyat Pembela Demokrasi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas kepada oknum pejabat negara yang mencampuri atau intervensi terhadap parpol. Sikap tegas, menurut mereka, sangat penting, semata-mata demi menjaga wibawa pemerintah.

Aliansi tersebut menyampaikan desakan itu dalam sebuah temu pers yang berlangsung, Jumat (12/3/2021), di Amaliun Food Court Medan.

Salah seorang narasumber, sebelumnya menegaskan, bahwa pernyataan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. “Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Tapi ini adalah bentuk keprihatinan atas aksi tidak pantas yang dipertontonkan pejabat negara,” kata Ahmady Meuraxa, yang merupakan aktifis Ornop.

Di sela-sela kegiatan, salah seorang penggagas Aliansi Rakyat Pembela Demokrasi, Suwandi Purba, menjawab pertanyaan topmetro.news, menyampaikan harapan, agar semua warga termasuk para politisi, jangan sampai kehilangan objektifitas dalam masalah ini.

“Jangan karena kebetulan saat ini ada dalam gerbong pemerintah, lalu menganggap itu wajar. Lalu ketika suatu saat menimpa partainya, ternyata juga tak terima,” katanya.

“Kebetulan saja saat ini menimpa Partai Demokrat. Kan tidak tertutup kemungkinan suatu saat menimpa partai lain, oleh pemerintah selanjutnya juga. Sehingga dari saat sekarang, alangkah baiknya, hal-hal seperti ini, jangan berlanjut. Ini sesuatu yang tidak baik dan sebenarnya merongrong wibawa pemerintah. Sehingga pemerintah memang harus tegas,” sambungnya.

Kawal Demokrasi

Salah satu ‘concern’ aliansi ini memang untuk mengawal, agar proses demokrasi di Indonesia berjalan pada jalurnya. Mereka terdiri dari berbagai tokoh lintas profesi mulai dari buruh, aktifis pemuda, politisi, dan lainnya.

Dalam temu pers, secara bergantian para aktifis/pengurus menyampaikan pandangan soal situasi politik saat ini. Terutama soal situasi yang menimpa salah satu parpol, yaitu Partai Demokrat.

Salah satu narasumber, Shohibul Siregar dari akademisi, bahkan minta presiden memberi sanksi ke Moeldoko. Dan dia juga sepakat bahwa Jokowi nggak perlu dilibatkan dalam masalah ini. “Sehingga untuk itu, sikap tegas Jokowi memang sangat kita tunggu,” katanya.

Narasumber lainnya, CP Nainggolan, pimpinan organisasi buruh, juga sangat menyesalkan keterlibatan oknum pejabat negara dalam internal parpol. “Adanya oknum lingkaran pemerintah yang terlibat dalam KLB, merupakan akrobat politik. Dan pemerintah harus tegas dalam hal ini, karena sudah menciderai nilai nilai demokrasi,” katanya.

Secara keseluruhan, inti dari pertemuan itu adalah meminta ketegasan pemerintah terhadap pejabat negara. Termasuk dalam kasus yang terjadi saat ini, yaitu adanya pejabat negara yang mengintervensi internal sebiah partai.

“Kami dari Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi meminta kepada Bapak Jokowi untuk memberhentikan Jenderal Purn Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Karena telah melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dipertontonkan kepada Rakyat Indonesia. Di antaranta melakukan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Yang nota bene Beliau bukan kader Partai Demokrat,” kata mereka.

reporter | Jeremi Taran

Related posts

Leave a Comment