topmetro.news – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020, Robi Barus tradisi ‘dinasti’ atau praktik nepotisme dalam proses pengangkatan atau pergantian Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan.
Ia mengaku, pergantian Kepling di Kota Medan selama ini dinilai tidak mengedepankan kualitas. Namun menjadi tahta yang turun temurun diberikan kepada keluarga kepling ketika tidak lagi menjabat.
Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pembahasan pansus LKPj dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Ridho Nasution di DPRD Medan.
“Oknum Kepling yang sudah tidak menjabat selalu digantikan oleh orang-orang terdekatnya, secara turun temurun. Misalnya suaminya kepling sudah meninggal, lalu digantikan oleh istrinya atau anaknya, atau kerabatnya yang lain. Sehingga terjadi lah dinasti Kepling di Kota Medan,” sebutnya.
Disisi lain, Robi juga menyayangkan lambatnya Pemko Medan menerbitkan Perwal untuk mengeksekusi dan menerapkan Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.
“Harus segera dibuatkan perwalnya. Supaya jelas dan tegas kita dalam menerapkan aturan, termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta usia maksimal seorang Kepling saat dilantik. Ini sangat penting. Kalau ini ditegakkan, tidak ada lagi isti kepling sepanjang masa atau nepotisme, atau dinasti Kepling,” tekannya.
Sementara anggota DPRD Medan lainnya yang tergabung dalam Pansus LKPj, Wong Chun Sen mengkritik, petunjuk teknis (Juknis) Kepala Lingkungan di Kota Medan yang dinilai tidak jelas. Sebab, masih banyak Kepling di Kota Medan yang hanya bisa melakukan pengerjaan pengorekan parit serta mengantar surat.
“Kepling saat ini harus memahami IT. Padahal Kepling tangan kanan Lurah. Ini Kepling di Kota Medan banyak yang gagap teknologi (gaptek), sedangkan proses administrasi terus berkembang mengikuti teknologi,” bebernya.
Tata Lingkungan
Anggota pansus lainnya Dedy Aksyari Nasution, menemukan cakupan wilayah kerja Kepling yang dinilai terlalu luas dan ada juga Kepling dengan jumlah penduduk yang terlalu sedikit. Artinya, Pemko Medan harus melakukan kembali penataan lingkungan di Kota Medan.
“Bukan hanya berdasarkan luas wilayah, tetapi juga berdasarkan jumlah penduduk yang ada di lingkungannya,” ucapnya.
Selain itu, Dedy juga mengaku sering kali mendengarkan keluhan masyarakat atas buruknya kinerja Kepala Lingkungan saat melakukan kunjungan, baik berupa sosialisasi perda, maupun saat menggelar Reses.
“Bahkan ada Kepling yang tersandung persoalan kriminal, tetapi dipertahankan sama Lurah ataupun Camat. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kabag Tapem Pemko Medan, Ridho Nasution, mengatakan, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution sedang mempersiapkan Perwal terkait Perda Kota Medan No.9/2017. Perwal yang telah dinanti-nanti selama 4 tahun tersebut akan dikeluarkan pada bulan April ini.
“Bulan lalu kita sudah rapat, saat ini Perwalnya sedang kita persiapkan dan sudah di Bagian Hukum untuk di eksaminasi. Perwal itu akan merinci tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan,” urai Ridho.
Begitu juga dengan batas usia pengangkatan Kepling maksimal 55 tahun. “Sesuai Perda, batas usia saat diangkat adalah 55 tahun, masa jabatannya itu 3 tahun. Jadi misalnya diangkat diusia 54 tahun, boleh saja dia menjabat sampai usai 57 tahun. Karena 55 tahun itu batas usia pengangkatan, bukan batas usia diberhentikan,” paparnya seraya menambahkan pihaknya setuju bila dalam pengangkatan calon kepling dilakukan tes narkoba.
Sedangkan untuk penataan lingkungan, Ridho mengaku hal itu masih dibahas tentang tapal batas dengan Deliserdang. “Penataan itu dilakukan supaya Pemko Medan menata kembali lingkungan di Kota Medan dari berbagai aspek, mulai dari luas wilayah hingga jumlah penduduk,” tambahnya seraya berharap DPRD Medan dapat membantu penganggaran dalam P-APBD tahun 2021.
Reporter : Thamrin Samosir
