#

Sri Mulyani Ancang-ancang Bila RI Dihantam Taper Tantrum

kebutuhan pembiayaan APBN
Advertisement

topmetro.news – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan asumsi suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada tahun 2022 akan mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN. Serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global.

Ada pun tingkat bunga SUN 10 tahun pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 6,32 – 7,27 persen.

Salah satu risiko yang harus diwaspadai, kata Sri Mulyani, yakni tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat.

“Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti taper tantrum di tahun 2013. Di mana ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang,” jelas Sri Mulyani, Senin (31/5/2021).

Pemerintah, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah kebijakan secara antisipatif dan terkoordinasi.

Salah satu langkah sinergi dengan otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan.

Pemerintah sepakat pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sangat perlu dalam meningkatkan stabilitas pasar. Yang kemudian pada gilirannya akan menurunkan yield SUN.

“Pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid akan menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan. Hal ini akan meminimalkan dampak risiko volatilitas aliran modal investor asing terhadap yield SUN,” jelas Sri Mulyani.

Siasat Kelola Utang 2022

Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan berkelanjutan (sustainable).

Ia menuturkan pemerintah akan menjaga agar mitigasi risiko utang berlaku dengan menjaga rasio utang dalam batas terkendali. Tahun depan, pemerintah mematok rasio utang 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan pendalaman pasar dalam negeri. Sehingga cost of fund (biaya dana) dari penerbitan utang lebih kompetitif dan efisien.

“Pemerintah mendorong pembiayaan secara inovatif dengan pengembangan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang lebih masif,” katanya.

BACA | Begini Modus Pinjol Menjerat Nasabah dengan Utang

Bendahara negara itu juga menjelaskan akan memperkuat peran Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi dan Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan sendiri memiliki delapan SMV, yakni, PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan PT. Geo Dipa Energi (PT GDE). Kemudian, Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Penguatan peran SWF dan SMV, dalam mendorong efektifitas peran BUMN sebagai target pembangunan. Agar tetap mampu berperan aktif dalam akselerasi pencapaian target pembangunan. Namun dengan akuntabilitas dan sustainabilitas neraca BUMN yang harus makin kuat,” ujarnya.

sumber | CNBC Indonesia

Advertisement

Related posts

Leave a Comment