TOPMETRO.NEWS – Gara-gara dinilai tak becus mengurusi daerahnya sendiri, setidaknya ada 3 Bupati di Sumut tak layak ikut dalam kontes Pilgubsu 2018 mendatang. Bahkan ke 3 bupati ini diminta lebih banyak ‘ngaca’ dan sadar diri.
Laporan PATROLINEWS hari ini menyebutkan ke 3 bupati dimaksud yakni Bupati Simalungun, Langkat dan Batubara.
“Bagaimana mungkin tiga bupati ini mau ikut di pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara? Sementara untuk membangun daerahnya saja tak mampu. Seharusnya mereka ‘ngaca’ diri kalau mau ikut pilkada,” sindir anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan.
Kepada pers di Gedung DPRD Sumut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut ini menambahkan, rencana 3 Bupati yakni JR Saragih (Bupati Simalungun), Ok Arya (Bupati Batubara) dan Ngogesa (Bupati Langkat) yang akan bertarung di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebenarnya tak pantas dan tak layak ikut diajang kompetisi ini.
Mengingat, kata Tambunan, selama mereka menjabat kepala daerah belum ada satu pun pembangunan yang “spektakuler’ yang bisa dibanggakan.
“Malah yang ada justru kondisi daerahnya makin memprihatinkan mulai struktur jalannya yang rusak bahkan objek wisata yang tak terjamah seakan ada kesan pembiaran. Saya mau lihat mana pembangunan yang ‘wah’ dibuat tiga Bupati itu,” tantang Tambunan.
Selain itu, kata dia, 3 Bupati ini harusnya mencontoh kepala daerah seperti Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Risma yang begitu gigih membangun daerahnya.
Demikian juga dengan tingkat kinerja kepala daerah ini sangat luar biasa hingga sampai mendapat penghargaan dari Pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunannya dimana sebagai Walikota mereka turun di tengah-tenfah masyarakat untuk bekerja.
Artinya, perbandingan kinerja antara Walikota Surabaya dan Bandung Ridwal Kamil terhadap tiga Bupati Seperti Simalungun , Batubara dan Langkat ibarat “siang dan malam’ bisa diukur dengan tangan.
Seharusnya, kata Tambunan lagi, jika 3 Bupati yang sudah digadang-gadang untuk maju di pilgub ini harusnya mengoreksi diri dan budaya “malu’ harus ada. Bahkan sudah saatnya paradigma baru dijalankan dan tidak tergantung dengan semua urusan dengan uang.
“Pejabat itu harus melayani dan bukan untuk dilayani masyarakat. Bila perlu daerah Sumatera Utara harus ada perubahan yang signifikan,” tukas Tambunan.
Menyinggung tentang buruknya kinerja tiga kandidat calon Gubsu ini, Tambunan menyatakan sebagai wakil rakyat dirinya merasa malu, kecewa terhadap kinerja pejabat publik ini.
”Banyak daerah di 3 kabupaten yang dipimpin Bupati ini belum tersentuh pembangunannya. Ironisnya lagi, daerah objek wisata, infrastruktur, dunia pendidikan dan UKM nya nyaris ‘mati suri’ sehingga wajar saja kalau masyarakatnya datang berunjukrasa ke Gedung DPRD Sumut ini minta perlindungan dari wakil rakyatnya. Oleh sebab itu, sebelum masyarakat lebih kecewa ke depannya, lebih baik 3 Bupati ini mengurungkan niatnya agar jangan ikut dikancah pilgubsu mendatang. Kita mau pemilihan gubernur kali ini rakyat yang ‘mendanai’. Dalam artian masyarakat bekerja dan selanjutnya ke depan masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban dari pemimpin yang dipilihnya!” (pat-editor3)
