topmetro.news – Kota Medan segera memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Sejumlah persoalan bakal dibahas pada pembahasan RPJMD yang segera memasuki tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan melalui juru bicaranya, Syaiful Ramadhan, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Senin (26/7/2021), mempertanyakan strategi Pemko Medan dalam menyiasati dampak pandemi pada RPJMD serta perubahan gagasan pembangunan 5 tahun ke depan yang menempatkan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah.
“Fraksi PKS mengapresiasi tinggi kepada Walikota dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lalu. Khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif,” ungkap Syaiful.
Fraksi PKS, katanya, juga mengapresiasi keinginan Walikota Medan agar dokumen perencanaan ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan. Antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat akibat dampak pandemi covid-19, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase, dan persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan.
Menurut Syaiful, setiap Walikota tentu memiliki visi dan misi yang harus dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode lima tahunan. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahunnya.
Perkembangan Kota
“Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum,” bebernya.
Diakui Syaiful, pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan pemerintah pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah. Fraksi PKS ingin mengetahui strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD menyikapi perubahan target pembangunan tersebut dan dampak ekonomi ini.
Mereka juga menyinggung persoalan utama dalam pembangunan Kota Medan terkait angka kemiskinan, gini rasio, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata.
“Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota 5 tahun ke depan. Bagaimana strategi Pemko Medan dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut ?,” sambungnya.
Untuk Gagasan Pembangunan Medan Utara yang akan dijadikan sebagai halaman depan, katanya, tentu memberikan perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industrial yang mempunyai dampak resiko tinggi. “Bagaimana strategi Pemko Medan dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut. Agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar?,” tanya Syaiful.
Sedangkan untuk capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah, kata dia, masih banyak ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja. “Kami ingin mengetahui strategi Pemko Medan dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah ?” bebernya lagi.
Dalam mensukseskan RPJMD, kata Syaiful, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD.
“Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD,” imbuhnya. Seraya mempertanyakan perencanaan dan strategi yang dilakukan Pemko Medan dalam menghadapi persoalan tersebut.
reporter | Thamrin Samosir
