topmetro.news – Kepala Lingkungan dan Lurah Sari Rejo, Medan Polonia diminta merespon aspirasi warga karena tidak mendapat bantuan beras terdampak PPKM. Aparatur Pemko Medan diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dan meredam segala masalah ditengah warga Medan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Medan Robi Barus SE MAP kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Medan, Senin (2/8/2021), ketika dimintai tanggapannya terkait aksi unjuk rasa di Kantor Lurah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Senin pagi.
“Lurah dan Kepling harus peka, sahuti keluhan dan aspirasi warga. Bila ada tuntutan warga harus disahuti dan diberi penjelasan agar warga tenang dan dapat memahami kondisi,” ungkap Robi.
Terkait tudingan warga adanya bantuan dari pemerintah ke masyarakat terdampak PPKM yang penyalurannya pilih kasih, Robi meminta Lurah dan Kepling transparan dan memberi penjelasan sehingga warga tidak harus berdemo.
Sementara Lurah Sari Rejo, Nur Ainun, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya puluhan warga Lingkungan II Kelurahan Sari Rejo yang melakukan delegasi ke kantornya terkait bansos terdampak PPKM.
“Bagi warga yang menuntut mendapat bantuan, sudah kami data dan bila dimungkinkan tahap berikutnya akan diajukan ke Dinsos. Warga yang datang, sudah kami minta foto copy KK-nya untuk verifikasi. Dan bila memenuhi ketentuan akan kami ajukan ke Dinas Sosial,” imbuh Nur Ainun.
Terkait penutupan kantor Lurah menggunakan jerjak besi saat ada warga berdelegasi, ia mengaku sengaja ditutup karena banyak warga Sari Rejo yang terpapar.
“Jadi warga yang melakukan urusan kami terima melalui pintu samping,” sebut Nur Ainus.
Didemo
Diketahui, puluhan warga Lingkungan II, Sari Rejo, Medan Polonia menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kelurahan Sari Rejo, Senin (2/8). Warga yang mayoritas ibu-ibu itu meminta Lurah dan Kepling tidak pilih kasih pembagian bantuan beras terdampak Covid 19.
“Kami minta Lurah dan Kepling tidak pilih kasih menyalurkan bantuan beras terhadap warga lingkungan II,” ujar Fitri salah satu warga lingkungan II saat melaksanakan unjuk rasa.
Disampaikan Fitri, pembagian bantuan beras pada 30 Juli 2021 lalu dinilai tidak transparan dan pilih kasih. Bahkan, oknum Kepling WPS yang baru saja mendapat SK dituding hanya mendistribusikan beras terhadap warga pendukungnya.
“Kepling kami (WPS) baru dapat SK dan saat ini banyak warga yang menolak pengangkatannya. Maka warga yang pendukung Dia lah (Kepling- red) yang mendapat bantuan beras. Ini lah kami maka lakukan aksi biar Walikota Medan tahu persoalan ini,” ujar Fitri
Masih kata Fitri, hendaknya pembagian bantuan beras dilakukan di lingkungan bukan dikantor Lurah.
“Kami minta Walikota Medan Bobby Afif Nasution dapat memperhatikan nasib kami dan menindak Kepling yang pilih kasih,” harap Fitri.
Senada dengan ibu Ida warga lingkungan II yang ikut unjuk rasa, Ianya mengaku tidak mendapat bantuan beras dari Kepling WPS.
“Dulu ketika kepling sebelumnya, setiap ada bantuan dari pemerintah saya tetap dapat. Kenapa Kepling yang baru ini tidak lagi, nampak kali Kepling ini pilih kasih,” sebut Ida yang sudah tua itu.
Aksi unjukrasa warga berlangsung sejak pukul 10 Wib berlangsung di halaman kantor Lurah Sari Rejo. Tampak pintu kantor Lurah di tutup jerjak besi sehingga warga tidak bisa jumpa Lurah.
Warga sedikit marah karena hingga pukul 11.30 Wib tidak ada yang menerima. Kemarahan semakin menjadi dan suara kuat dilontarkan warga ketika melihat sepeda motor yang diduga milik Kepling II parkir dihalaman kantor Lurah. “Lurah dan Kepling keluarlah, mana hak kami,” lontar para pengunjukrasa.
reporter : Thamrin Samosir
