Resmikan Mal Pelayanan Publik, Gubsu Minta Permudah Secara Fisik dan Visioner

Mal Pelayanan Publik

topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tebingtinggi di Balai Kartini, Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi, Rabu (2/3). Kehadiran MPP pun diharapkan mempermudah segala urusan rakyat serta bermakna secara fisik serta visioner.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, serta unsur Forkopimda setempat, Bupati Asahan Surya, Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Prima dan pejabat lainnya.

Kehadiran MPP di Tebingtinggi disebutkan menjadi yang pertama ada di Sumut, karena itu Gubernur menyambut baik dan mengapresiasi pusat layanan tersebut. Ia berharap penyatuan lokasi pelayanan itu, dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus sesuatu. Meskipun menurutnya, mal secara fisik berukuran besar seperti pusat perbelanjaan.

“Kalau Mal itu, semua ada di tempat itu. Kenapa sekarang orang kurang berminat berbelanja ke mal, karena ada yang lebih mudah (daring). Tetapi ini mal yang sifatnya pelayanan, sehingga kalau bisa dipermudah dan percepat, kenapa harus lambat,” jelas Edy Rahmayadi.

Edy pun menceritakan pengalamannya saat masih di kesatuan TNI, saat ditugaskan berbelanja Tank ke Jerman. Katanya, untuk membeli peralatan pertahanan negara di sana, semua sudah disediakan dan disiapkan, seakan seorang pelanggan yang dilayani di pusat perbelanjaan.

“Mal ini saya harap bukan hanya hadir secara fisik, tetapi (kemudahan layanan) ini, harus menjadi visi di kepala (pemikiran) kita. Makanya saya harus datang ke sini, karena saya tertarik dengan ini,” katanya.

MPP sendiri, kata Gubernur, harus menjadi fasilitas yang mempermudah sekaligus visioner, dimana paradigma pelayanan publik oleh pemerintah membutuhkan perubahan agar mendapat kepercayaan serta apresiasi dari masyarakat karena memudahkan urusan rakyat.

“Sebenarnya ini sudah direncanakan sejak lama, namun karena kondisi Covis-19 harus tertunda. Untuk itu saya apresiasi dan terima kasih. Yang lain (kabupaten/kota lain), silakan diikuti. Intinya kita memang harus bisa mengolaborasi semua pelayanan,” terangnya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menyampaikan bahwa keberadaan MPP di Kota Tebingtinggi merupakan yang ke-52 di Indonesia dan yang pertama di Sumut. Fasilitas tersebut merupakan wujud dari reformasi birokrasi.

“Ini tentu bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi butuh dukungan masyarakat. Semoga kehadiran MPP bisa benar-benar bermanfaat dan menginspirasi daerah lainnya, sehingga dapat memotivasi untuk menghadirkan pelayanan serupa,” sebutnya.

Sementara Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Edy Rahmayadi yang telah memberikan perhatian pada pelayanan publik di kota tersebut. Pihaknya mengakui bahwa dalam mendirikan MPP, kemungkinan masih membutuhkan banyak langkah perbaikan yang memerlukan masukan serta saran dari pemeritah provinsi maupun pusat.

“Penentuan lokasi MPP pada lantai I Gedung Balai Kartini Tebingtingi ini lebih dilatarbelakangi oleh efisiensi dan efektivitas ketersediaan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, sehingga mempunyai nilai tambah,” sebut Oki.

Adapun tujuan dari hadirnya MPP Kota Tebingtinggi disampaikan Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, sebagai jembatan yang menghubungkan sekaligus mendekatkan layanan publik oleh pemerintah, baik instansi pusat, BUMN/BUMD dan daerah kepada masyarakat.

Disampaikan juga, sebanyak 11 gerai yang ada merupakan pelayanan dari kementerian/lembaga, 10 gerai layanan BUMN/BUMD, serta 19 layanan perangkat daerah. Dengan fasilitas pendukung di dalam lokasi seluas 7.696 m2, ruang bermain anak, ruang laktasi, klinik, ruang baca, fasilitas disabilitas. Sedangkan total jumlah layanan, sebanyak 128 jenis layanan.

Peresimian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, penekanan tombol sirene serta pengguntingan pita di depan pintu lokasi layanan MPP.

Penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment