topmetro.news – Anggota DPRD Medan, Dhiyaul Hayati mendorong Pemko Medan memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pengajar atau guru honor di Kota Medan. Sebab, terdapat sekitar 3000-an lebih guru honor di Sekolah Dasar Negeri dan SMPN masih memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK), berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 jutaan.
“Dengan penghasilan yang kecil, tentu guru honorer sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Dengan gaji yang masih di bawah standar upah minimum, bagaimana mungkin kita mengharapkan mereka fokus untuk mendidik anak bangsa. Selain itu faktanya guru honorer juga telah berjasa dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ungkapnya, Jumat (13/5/2022).
Ia mendorong, pada APBD 2023 nanti dapat meningkatkan kesejahteraan guru ini sebagai prioritas anggaran. Sebab, sudah sewajarnya karena termasuk urusan wajib pemerintah yakni pelayanan dasar.
“Hal ini merupakan kebijakan Pemko Medan untuk memberi kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Mereka layak mendapatkan upah sesuai UMK,” tegas politisi yang duduk di Komisi III DPRD Kota Medan itu.
Ia berharap, peringatan Hardiknas juga dijadikan sebagai momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi mutu pendidikan dan menyoroti kembali nasib tenaga pendidik. Terutama para guru yang masih berstatus honorer.
“Bukan saja status honorernya, namun kesejahteraan atau kelayakan upah guru mereka juga harus cari solusinya. Tujuan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak di imbangi dengan prioritas anggaran untuk kesejahteraan para guru,” ujarnya.
Kedepan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan memperjuangkan anggaran tahun 2023 agar gaji guru honor sesuai UMK.
“Kita akan memperjuangkan agar gaji guru honor sesuai UMK dan ditampung pada APBD Tahun Anggaran 2023,” tegasnya lagi.
reporter : Thamrin Samosir
