topmetro.news – Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik mengaku prihatin atas peristiwa banjir air pasang laut (Rob) yang begitu dahsyat di Belawan. Apalagi hingga kini belum ada penanganan serius dari Pemko Medan.
“Pemko Medan diminta tidak hanya sebatas wacana rencana perbaikan. Namun, harus ada penanganan serius saat terjadi banjir dan berkolaborasi semua unsur,”ungkapnya kepada wartawan pada Jumat (20/5/2022).
Ia mengatakan, banjir Rob kali ini terjadi karena banyak daerah resapan air yang sudah berubah fungsi menjadi bangunan industri.
“Bahkan, banyak wilayah yang dulunya hutan Bakau (Mangrove) saat ini fungsi dan terjadi reklamasi pantai,” imbuhnya.
Besarnya banjir Rob juga karena tingginya sendimentasi lumpur di selat pinggir pantai dan gorong-gorong di daerah Belawan. Di lokasi yang sudah lama tidak pernah dilakukan normalisasi sungai.
Menurutnya, guna memastikan adanya dugaan reklamasi pantai dan ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, pihaknya akan meninjau kembali Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Pemko Medan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan.
“Bila nantinya telah terjadi pelanggaran RDTR dan RTRW, kita minta Walikota Medan segera melakukan evaluasi atau menindak tegas,” ujarnya. Seraya menyebut dari kasat mata telah banyak paloh yang sebelumnya menjadi resapan air saat ini banyak berubah menjadi depot kontainer serta gedung industri.
“Kita berharap Pemko Medan dapat mengamankan zona yang tertuang sesuai RDTR dan RTRW,” tegasnya lagi.
Selaku Ketua Komisi IV DPRD Medan yang membidangi pembangunan, ia akan segera memanggil Bappeda dan Dinas PKPPR Kota Medan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hal itu guna mengetahui dan mencari solusi.
“Kita sangat prihatin melihat kondisi warga Belawan yang terus menderita buruk dampak banjir Rob,” imbuhnya.
reporter : Thamrin Samosir
