topmetro.news – Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution beserta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Madina, diminta agar segera bergerak cepat memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama kepada PT Sorikmas Mining (SM).
Tantangan ini muncul dari tokoh pemuda Madina, Irwan Daulay (foto), melalui melalui akun medsos Facebook miliknya, Selasa (14/6/2022) kemarin.
Mantan dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) tersebut, menjawab konfirmasi topmetro.news, Rabu (15/6/2022) menilai, kontrak karya milik PT SM selama 24 tahun ini sangat merugikan masyarakat Madina. Dan menurutnya, keberadaan PT SM di Madina, tidak semua masyarakat setempat menikmati hasilnya.
“Hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati hasil dari perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu. Dan, kontrak karya yang selama 24 tahun itu, saham pun untuk Pemerintah Kabupaten Madina tidak bisa dapat. PT SM selalu berkata, saat ini belum mulai beroperasi. Dan masih melakukan kajian-kajian saja. Bupati dan DPRD Madina harus tegas dalam masalah ini,” tandasnya.
Masih Irwan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Bupati Madina Jakfar Sukhairi Nasution, untuk tampil membela masyarakat Madina. Momen ini seharusnya dimanfaatkan Bupati untuk melakukan pembagunan Madina sesuai dengan visi misinya ketika berkampanye dahulu.
Usir dari Madina
Selain mengkritisi Bupati, Irwan juga berharap seluruh elemen di Madina bisa mendukung perjuangan Bupati terkait masalah saham dari PT SM. Bahkan, jika PT SM juga masih terkesan tak menggubris, masyarakat Madina bisa bersatu untuk mengusir PT SM dari Madina.
“Seluruh elemen harus bersatu mendukung rekomendasi dari Komisi VII DPR RI, jika PT SM tak juga membuka kran negoisasi perihal pembagian saham dengan Pemkab Madina. Mereka berkegiatan di tanah kita. Seluruh masyarakat juga harus merasakan hasil dari sumber daya alam Madina ini,” tegasnya.
Lanjutnya, berdasarkan informasi yang ia ketahui, Pemkab Madina sudah pernah menyurati PT Aneka Tambang (ANTAM). Terakhir surat dari Bupati Madina tertanggal 14 Desember 2021. Dalam surat tersebut, pemkab meminta agar PT ANTAM menjembatani Pemkab Madina dengan PT SM.
“Hingga saat ini, pihak PT SM dan PT ANTAM terkesan diam. Ini seperti melecehkan masyarakat Madina. Mereka beroperasi di wilayah kita. Sudah seharusnya masyarakat kita merasakan keuntungan yang mereka dapat untuk pembangunan di Madina,” terangnya.
Manfaat PT SM
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Madina Bahran Saleh Daulay juga mengatakan hal serupa. Sebagai ketua Kadin, Bahran menilai keberadaan PT SM juga harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Madina.
“PT SM ini sudah cukup lama berada di Kabupaten Madina. Namun hingga saat ini mereka juga belum beroperasi. Jadi seharusnya pihak pemerintah daerah, bisa mencari tahu sudah sampai mana izin yang dimiliki PT SM ini,” ucapnya.
Dan ketika bertanya terkait saham, Bahran berpendapat bahwa, pihak pemda bisa melakukan lobi ke pemerintah pusat. Yakni, melalui Dirjen Mineral dan Batubara. Di mana hal itu ia sampaikan, mengingat saat ini saham pemerintah pusat di PT SM yang diwakili oleh PT ANTAM cukup besar.
“Kita meminta Pemkab Madina bisa kembali memulai negosiasi dengan pemerintah pusat. Sebab, saat ini saham pemerintah pusat cukup besar. Kadin berharap pembagian saham di PT SM 75% saham publik dan 25% saham milik pemerintah daerah Madina,” akhirnya.
Sementara itu Manager External Affair PT SM Ade Hendi, menjawab konfirmasi topmetro.news terkait hal ini menjelaskan bahwa, pada intinya PT SM saat ini sedang menunggu hasil pembahasan saham antara Pemkab Madina dan PT ANTAM.
“Kita juga berharap hal ini bisa segera terselesaikan. Bahkan, lebih cepat lebih baik, sebelum PT SM beroperasi. Karena, apabila nantinya PT SM telah beroperasi, semua telah mudah dan mengkerucut. Sehingga PT SM nyaman saat beroperasi,” paparnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
