topmetro.news – Tim Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI lakukan evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Evaluai dalam rangka perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Acara yang dilaksanakan di Aula Bale Sada Arih, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat ini dihadiri oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Ketua TP PKK Pakpak Bharat Ny Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, Ketua Pokja Bunda PAUD Pakpak Bharat Prof. Sri Minda Murni, Penjabat Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu MM, para perwakilan Foruk Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Anak Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati anak, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Sementara itu Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Agustina Erni mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi virtual zoom meeting.
Pada kesempatan itu Franc menjelaskan pelaksanaan verifikasi lapangan hybrid ini haruslah dipandang sebagai suatu motivasi dalam upaya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, khususnya anak Kabupaten Pakpak Bharat yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,
Pihaknya, kata bupati, akan terus berupaya mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak. Hal tersebut dapat dilihat dari penyusunan berbagai program pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh anak tanpa terkecuali.
“Menjelang usia Kabupaten Pakpak Bharat yang ke 19 tahun, saya akan terus mendorong seluruh OPD untuk terus berbenah sampai ke tingkat desa, untuk mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak. Seluruh program pembangunan ini harus bisa dinikmati setiap anak tanpa terkecuali, kendati di sisi lain tidak dapat dipungkiri pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat menuju kabupaten layak anak ini masih membutuhkan penanganan serius dan kerja keras bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” tandas bupati, belum lama ini.
Karena itu, tambah Franc, pihaknya terus berbenah menuju terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang perlindungan anak.
Reporter | Marihot
