topmetro.news – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan diminta lebih terintegrasi menangani keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil Mrnengah (UMKM) di Kota Medan. Sebab, sangat menyayangkan, dari sekitar 40.000 pelaku UMKM di kota Medan baru 33 yang mendapat pelatihan.
“Kita belum melihat adanya kerjasama yang terintegrasi antar OPD Pemko Medan menangani pelaku UMKM,” ungkap anggota DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution kepada wartawan di Sibolangit, Minggu (17/7/2022).
Bahkan, adapun OPD yang melaksanakan kegiatan bagi pelaku UMKM brlum maksimal dan kesannya sekedar serimonial dan terlaksana saja.
“Begitu selesai acara tidak ada tindaklanjut pembinaan bagi kelangsungan usaha. Ini sangat kita sayangkan,” imbuh Mulia.
Tambahnya, ke depan Dinas Koperasi UKM Kota Medan lebih fokus menangani UMKM. Dinas ini harapannya lebih serius melakukan pelatihan dan juga pembinaan.
“Kita harapkan jangan ada lagi pelatihan di Dinas lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain Dinas Koperasi UMK. Dinas Perdagangan itu hendaknya fokus mencari market hasil produk usaha bukan melatih,” sebutnya.
Masih menurutnya, Dinas Koperasi UKM untuk gencar melakukan event kreatif di setiap Kecamatan. Namun, bagi keseluruhan pelaku usaha tetap mendapat pembinaan sehingga pelaku usaha dapat meningkat naik kelas.
Mulia mengatakan, yang duduk di Komisi III DPRD Medan membidangi ekonomi itu, pihaknya konsen memperhatikan peningkatan pelaku UMKM di Medan. Terkait hal itu tambah Mulia, komisi III mengusulkan alokasi anggaran di Dinas Koperasi UMK Kota Medan.
“Alokasi anggaran sebesar Rp 19 Miliar di Dinas Koperasi UKM Tahun 2022 ini terlalu minim. Kita usulkan di Perubahan APBD 2022 dan di APBD 2023 agar ditambah. Kita akan perjuangkan penambahan demi kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Medan,” pintanya.
reporter : Thamrin Samosir
