topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Di hadapan Wapres, Edy menyampaikan strategi percepatan penurunan stunting di Sumut.
Pertama, menjadikan kegiatan percepatan stunting di Sumut sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang didukung dengan pembiayaan APBD. Selain itu, Edy juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sumut.
Selanjutnya, penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir.
“Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi Balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022,” kata Edy, usai rapat.
Kini jumlah Balita stunting di Sumut tercatat 347.437. Menurut Edy, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, di antaranya pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, dan lainnya. Untuk itu, Edy sangat mengharapkan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari bupati, walikota, Forkopimda serta tokoh masyarakat.
“Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit. Serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus,” ucap Edy.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dalam rapat memastikan komitmen percepatan penurunan 60% jumlah Balita stunting di Indonesia, yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Wapres ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14% pada tahun 2024 tercapai.
Arahan Wapres
Adapun arahan Wapres kepada kepala daerah yang hadir. Pertama meminta agar praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. Karena itu, para Gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya.
Wapres juga mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran tersusun berdasarkan bukti dan data. Sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang di hadapi. Agar terus ada penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga. Sinkronikasi tersebut pun harus di koordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Wapres menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu Ia meminta adanya perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu. Serta kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.
Penulis: Erris JN
