TOPMETRO.NEWS – Kapolda Sumut dicopot. Begitulah seruan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut). Namun seruan itu dikomentari aktivis kemanusiaan, Haris Azhar. Dia meminta tak cuma demo menuntut Kapolda Sumut dicopot. Namun dia menantang HMI agar menggugat SK Pengangkatan Kapoldasu Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak itu.
Demo seruan copot Kapolda Sumut ini terkait peristiwa perampokan keluarga yang melibatkan oknum polisi di Medan.
Hal itu disampaikan di diskusi Publik yang diselenggarakan HMI Jabodetabek Banten bertajuk: “Evaluasi Polri: Meneropong Fenomena Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan” di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (12/10/2022).
“Saya juga mau nantang HMI Sumatera Utara, kalau memang penting, jangan cuma demo. Lakukanlah tindakan-tindakan lain. Misalnya gugat SK pengangkatannya, itu bisa juga dilakukan HMI,” tantang Haris Azhar.
JUGA DIBACA | Kapolri Telusuri Anggota Sambo Sewa Jet Pribadi Jakarta – Jambi (Pp)
Mantan Koordinator KontraS ini melihat belum ada keseriusan Polri menangani jaringan Ferdy Sambo yang diketahui umum sebagai Konsorsium 303.
Alih-alih mengusut keterlibatan tiga Kapolda, kata Haris, polisi malah menangkapi para penjudi di daerah tiga Kapolda itu.
“Jadi ketika kasus Sambo ramai, pasca power point (diagram Konsorsium 303) dibuka, lah kok lucunya di area 3 Kapolda yang disebutkan itu ditangkapin sejumlah pemain judinya?” selidik Haris.
Bagi Haris Azhar, penangkapan para penjudi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah 3 Kapolda yang diduga masuk ke jaringan Ferdy Sambo, seolah hanya upaya pencitraan (lips service).
“Kayaknya kesannya ada aksi ‘gua enggak begitu’. Pertanyaannya kenapa selama ini enggak ditangkapin? Kenapa enggak dari dulu? Kenapa nunggu kasus Sambo dan power poinnya (diagram Konsorsium 303) lalu baru dibuka/diungkap?” paparnya.
Dia berharap agar Polri mengusut oknum polisi yang diduga masuk anggota Konsorsium 303.
Tak Pernah Terdengar
Pasalnya, proses penyelidikan terhadap tiga Kapolda yang terseret dalam komplotan itu hingga kini tak pernah terdengar.
“Yang diungkap itu sejauh mana prosesnya di masing-masing Kapolda kita juga enggak dengar. Sejauh mana dia dibongkar ke level tingginya,” ujar Haris.
“Saya cuma menganggap (pengusutan kasus Konsorsium 303) masih gimmick dan belum ada perkembangan yang signifikan,” imbuhnya.
Haris meminta agar tiga Kapolda, terutama Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak agar berlapang hati untuk diperiksa sebagai bentuk pembuktian atas dugaan keterlibatannya dalam Konsorsium 303.
“Soal Kapolda-Kapolda yang disebut dalam konsorsium itu saya pikir mereka harus legowo untuk dijadikan obyek yang bakal diperiksa kalau tim yang serius itu ada,” kata Haris Azhar.
Dia menambahkan, pengusutan tiga Kapolda itu sebagai upaya mencegah asumsi dan kabar burung yang beredar di masyarakat. Tanpa ada pemeriksaan, kata Haris, anggapan masyarakat tentang keterlibatan tiga Kapolda membekingi judi online di Indonesia akan semakin liar.
“Menurut saya kuncinya ada di Kapolri, apalagi ada momentum. Momentum banyak sebetulnya buat polisi, sekali lagi ada di Kapolri momentum ini mau dimanfaatin atau enggak,” kata Azhar.
Badan koordinasi (Badko) HMI Sumut sebelumnya meminta Kapolri mencopot Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan lantaran dinilai gagal membina jajarannya yang diduga terlibat tindak pidana perampokan terhadap warga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (5/10/2022) lalu.
M Julianda Arisha, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Pemuda Badko HMI Sumut menilai perbuatan oknum polisi di Medan itu sudah menciderai nilai-nilai Tribrata Polri sebagai aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat.
“Kami meminta Kapolri mecopot Kapolda Sumut karena gagal, tidak bisa membina Kapolres jajarannya dan kami juga meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolrestabes Medan karena tidak bisa membina anggota Polri di bawah kepemimpinannya, PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat-red) tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku, pimpinannya juga harus merasakan pencopotan jabatannya karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” kata Julianda, Senin (10/10/2022).
TOPIK SERUPA | Laporan Keuangan Konsorsium 303 Bocor, Setor Rp20 M ke Oknum Polisi
Seperti diberitakan TOPMETRO.NEWS sebelumnya, laporan keuangan konsorsium 303, bocor ke publik.
Dari bocoran itu diduga rata-rata Rp20 miliar digelontorkan tiap bulan ke oknum polisi. Duh!
Program Aiman mendapatkan data eksklusif laporan keuangan dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan Konsorsium 303 dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo.
Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata Rp20 miliar dikeluarkan tiap bulan ke oknum polisi nakal itu.
Sebagian besar diarahkan dengan kode ‘Coklat’ yang merujuk pada oknum anggota polisi dimaksud.
Aiman mengaku mendapatkan laporan keuangan dua bulan yakni Oktober dan November 2021 lalu.
