topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan proyek Infrastruktur atau pembangunan jalan dan Jembatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp2,7 triliun jangan dipolitisir , karena pekerjaan infrastruktur ini merupakan tanggungjawab PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek tahun jamak (multiyears), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama, sesuai kontrak yang ditandatangani mereka.
Demikian ditegaskan Edy Rahmayadi kepada wartawan usia rapat dengan OPD jajaran Pemprovsu di Aula HT Rizal Nurdin Jalan Sudirman no 41 Medan , Jumat (4/11/2022).
Pekerjaan proyek infrastruktur multiyears Rp 2,7 triliun, kata Edy Rahmayadi dari awal progres pekerjaan yang dianggarkan pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut itu sudah melalui proses cukup ketat dan pengawasan pihak inspektorat Prov Sumut, yang ditargetkan progres penyelesaian tahap I (pertama) bulan Desember 2022 harus mencapai pekerjaan 33 persen, dan untuk tahun 2023 itu ditarget 67 persen .Artinya, total target yang diselesaikan pihak PT Waskita Karya itu jadi 100 persen.
Lanjutnya, proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun itu sudah beredar isu bahwa pekerjaan baru terealisasi sekitar 5 persen, terancam gagal. “Isu yang beredar di luar sana menyebutkan proyek ini gagal dan tidak punya dana itu tidak benar. Kita punya uang sebesar Rp 500 miliar. Terkait PT Waskita Karya dan konsorsiumnya tidak punya uang, itu bukan urusan Pemprovsu dan kita tidak mau tau. Karena sesuai isi perjanjian kontrak antara Pemprovsu dan PT Waskita Karya. Harus menyelesaikan pekerjaannya tahap I sampai akhir Desember 33 persen dan tuntas. Kalau ini dilanggar artinya PT Waskita Karya melanggar perjanjian dan kena finalty,” ujar Edy .
Tak Punya Dana
Sebelumnya, Kamis (3/11/2022) dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut terungkap. Bahwa pihak kontraktor PT Waskita Karya mengaku tidak ada dana untuk mengerjakannya.
Penegasan mengenai Proyek Infrastruktur itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut Dhody Taher, bersama anggota Victor Silaen, Yahdi Khoir Harahap dan Delpin Barus, usai menggelar rapat dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Inspektorat Prov Sumut, PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek tahun jamak (multiyears), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama.
“Gawat, benar-benar gawat, proyek yang kita bangga-banggakan terancam gagal. Ini sudah tidak benar, kita terjebak masuk dalam perangkap kontraktor BUMN yang tidak punya duit. Kasus ini sangat memalukan dan tamparan keras bagi Sumut,” tandas Dhody. setelah mendengar paparan PT Waskita Karya bahwa progres proyek multiyears baru terealisasi 5 persen.
Ditambahkan Dhody, bagaimana bisa PT Waskita Karya mengejar target penyelesaian progres hingga 33 persen pada Desember 2022 sesuai kontrak yang sudah dijanjikan, karena masa kerja tinggal hanya 40 hari lagi.
“Progresnya masih sangat kecil, ini tidak mungkin terealisasi sesuai target. Kalau PT Waskita Karya tidak mampu mengerjakan, sudah angkat tangan saja, sebab kelakuan kontraktor seperti ini sama saja dengan mempermalukan pejabat dan anggota legislatif di Sumut,” tandas Dhody dengan nada tinggi.
Menurut politisi vokal ini, Fraksi Partai Golkar sejak awal sudah mewanti-wanti proyek multiyears ini bermasalah. Mulai dari penganggaran hingga proses tender, ternyata sekarang benar adanya. Proyek yang ditargetkan memuluskan 450 Km jalan provinsi di Sumut ini terancam gagal.
Anggota Komisi D lainnya, Viktor Silaen juga geram melihat kinerja PT Waskita Karya sebagai pemenang tender yang gagal mengerjakan proyek multiyears tersebut, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp500 miliar terancam jadi SiLPA dan tentunya akan berdampak kepada APBD berikutnya.
Tak Mampu Mundur
Berkaitan dengan itu, Viktor mendesak Dinas BMBK Sumut bersikap tegas terhadap PT Waskita Karya. Jika tak sanggup mengerjakan, segera putus kontrak dan berikan penanganannya kepada perusahaan yang mampu. “Masa PT Waskita Karya tidak memiliki dana pendahuluan atau dana jaminan,” tegas Viktor.
Sementara itu, Yahdi Khoir Harahap akan mempertimbangkan melakukan class action terhadap PT Waskita Karya. Karena dianggap telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap kontrak yang sudah ditanda-tangani, sehingga merugikan masyarakat Sumut.
Sebelumnya, Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede menjelaskan, progres proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3071 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,0457 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,556 persen.
Sementara itu, menjawab kritikan dewan terkait minimnya progres pekerjaan yang dilakukan. Warjo dari PT Waskita Karya mengaku terkendala masalah dana, karena sampai saat ini masih dalam proses finalisasi di perbankan.
Mendengar jawaban itu, Yahdi, Viktor dan Delpin Barus langsung berang dan menyerang PT Waskita Karya. Bahwa dalam kontrak kerja sudah ada perjanjian berupa pre financing (dana pendahuluan), tapi kenapa ada alasan lagi tidak tersedia dana.
“Berarti perusahaan BUMN ini selama ini telah membohongi kita, ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk membicarakan masalah ini. Baik Gubernur maupun DPRD Sumut. Jika perlu cari kontraktor lokal yang bukan “abal-abal” seperti ini,” geram Yahdi.
Pemprovsu Tidak Ada Dirugikan
Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ( BMBK) Provinsi Sumatera Utara Bambang Pardede. Menjelaskan sampai saat ini penyelesaian pekerjaan masih tetap dilakukan oleh PT Waskita Karya, SMJ, Pijar Utama KSO.
” Dua anggota KSO ( SMJ dan Pijar Utama) pelaksana di lapangan sudah berjalan bahkan ruas pengaspalan yang sudah selesai,” tegas Bambang Pardede.
Diakui Bambang PT Waskita Karya terjadi keterlambatan karena pendanaan oleh Waskita Karya. Saat ini kata Bambang sudah ada solusi masalah pendanaan oleh Waskita Karya.
Sekarang kata Bambang, Waskita Karya sudah melakukan crass program. Untuk mengejar ketertinggalan dengan upaya selain perbaikan pendanaan, penambahan alat, tenaga kerja dan stok material secara signifikan.
Pemerintah Provinsi saat ini kata Bambang Pardede tidak ada dirugikan karena progres pekerjaan 5,3 persen. Melampui uang muka yang sudah dibayarkan 4.45 persen atau Rp 119 milyar. “Jadi tidak ada dirugikan dan Waskita Karya memastikan akan menyelesaikan 35 ,5 persen di akhir tahun 2022,” ujar Bambang Pardede.
Progres Pekerjaan
Bambang Pardede menjelaskan progres pekerjaan yang sudah selesai diaspal antara lain : Durian Mulo-Namu Ukur, Jalan Simpang Pertempuran-Batas Kota Medan, Jalan Letda Sujono Tebing Tinggi , Jalan Musyawarah Tebing Tinggi , Jalan Setia Budi Tebing Tinggi
SedangkanProses menuju penyelesaian 2022 diantaranya Pengaspalan Lubuk Pakam-Tanah Abang , Tanjung Selamat – Namu Unggas, Jalan Alternatif Medan-Brastagi
Kadis Bina Marga ini juga menegaskan mutu pekerjaan tetap dikedepankan dimana Dinas BMBK sudah mendatangkan alat canggih mencek density ( kepadatan) aspal dan mengawal mutu rigid beton yang kedua menggunakan sistem laser.
Bambang berharap tidak ada statemen memojokkan apalagi berkepentingan politis. Karena semua masih berproses dan berharap dampak pembangunan jalan dan jembatan ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemudahan sarana transportasi, tukasnya.
Penulis | Erris
