TOPMETRO.NEWS – Calon Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus paham proses politik. Mengingat, kondisi saat ini sedang memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.
Itulah yang dikatakan pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib.
“Saya kira kita harus mencari Panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikkan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan pilpres,” kata Ridlwan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).
Meski begitu, sosok Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan datang tidak boleh berpolitik praktis. Sebab, Undang-undang melarang TNI berpolitik praktis.
“TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik,” tegas Ridlwan.
Pengaruhi Stabilitas Nasional
Pemahaman Panglima TNI akan politik, lanjut Ridlwan, dianggap sangat penting karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, baik di Jakarta maupun di daerah pedalaman yang sulit dijangkau.
“Jadi, ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu. Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat, walaupun tidak boleh berada di dalam TPS misalnya. Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut,” ungkap Ridlwan.
Makanya, Ridlwan menyarankan Presiden Jokowi tidak asal pilih terkait calon.
Presidem Jokowi sebagai pemegang hak proregatif, sebaiknya mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.
Bisa jadi calon pengganti Jenderal Andika yang akan dipilih Jokowi berasal dari matra Angkatan Darat. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra.
Dia juga meminta DPR harus melihat sosok calon panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri.
“Jika terjadi krisis maka itu TNi perlu hadir membantu rakyat,” pungkasnya.
BACA PULA | KSAL Temui Mensesneg Pratikno, Sinyal Calon Panglima TNI
Seperti diberitakan TOPMETRO.NEWS sebelumnya calon Panglima TNI. Begitulah penilaian Lodewijk F Paulus, anggota Komisi I DPR RI yang menyoroti pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dengan Mensesneg Pratikno.
Menurutnya, hal ini bisa saja menjadi sinyal penunjukannya sebagai calon panglimaK TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
“Ya bisa itu diartikan suatu sinyal calon Panglima TNI,” kata Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
