topmetro.news – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara mengecam tindakkan represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Cipayung Plus Sumatera Utara yang mendesak Erick Tohir mundur dari Menteri BUMN pada Kamis (13/4/2023) kemarin.
Ketua Umum DPD IMM Sumut Arif Bone menyampaikan kekecewaannya atas tindakan refresif yang dilakukan aparat Kepolisian saat unjuk rasa Cipayung Plus Sumatera Utara. Menurutnya rentan aksi yang dilakukan hari ini atau kerusuhan yang terjadi tidak bisa lepas dari tindakan refresifitas aparat Kepolisian.
“Sangat disayangkan aparat kepolisian memukul mundur massa aksi para mahasiswa saat menyampaikan aspirasi. Dan saya menyimpulkan represiritas ini bukan karena kami yang tidak bisa diamankan, tapi memang sudah direncanakan. Agar kami harus dipukul oleh kepolisian Kota Medan. Karena kami tau sebelum mereka menyerang mahasiswa ada Kabag Ops yang terakhir memimpin barisan Polisi dan memberi perintah dengan menggunakan sebuah toa berwarna merah,” ujar Arif Bone ketika dihubungi media.
Jelas Arif Bone, setidaknya sudah ada belasan korban yang sedang mengalami perawatan intensif dan sudah visum.
“Ada yang mengalami luka memar dan berdarah di sekitar leher dan kepala. Diantaranya adalah Ketua Umum DPD IMM Sumut dan Ketua DPD GMNI Sumut,” terangnya.
Sementara itu, Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik DPD IMM Sumatera Utara Irfan Novri mengatakan bahwa tindakkan dari aparatur negara seolah-olah dijadikan alat untuk pemukul masyarakat dan mahasiswa.
Terpisah, Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Sumatera Utara Sulhan Batubara ketika dimintai komentarnya mengatakan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
“Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Polri hari ini khususnya di Sumatera Utara jauh dari kata melayani dan mangayomi yang seharusnya mampu meredam massa aksi, tapi kenyataannya berbanding terbalik,” terangnya.
Kepolisian di seluruh Sumatera Utara, lanjutnya, harus mengevaluasi besar-besaran atas kejadian yang terjadi.
“Serta harus diusut tuntas siapa yang bertanggungjawab. Karena ketika memukuli mahasiswa, tidak ada satupun mahasiwa yang membalas bahkan sudah minta ampun tapi tetap dipukul,” paparnya.
Arifuddin Bone juga menyampaikan bahwa dengan terang dia menuduh Polrestabes Kota Medan tidak layak dipimpin oleh Valentino Tatareda SIK dan Wakapolres AKBP Dr. Yudi H Setiawan SIK MSi serta Kabag Ops Medan AKBP Arman Muis SH SIK MM.
“Semuanya harus dicopot dari jabatannya karena gagal dalam menjalankan tugas dalam pengamanan aksi serta membiarkan di depan mata mereka bahwa mahasiswa yang termasuk Ketua Umum GMNI Sumut dipijak dan dipukul di depan mata mereka. Padahal kala itu sedang mencoba menenangkan massa aksi,” pungkas Ketua Umum DPD IMM Sumut tersebut.
reporter | Rudy Hartono
