Rembuk Turunkan Angka Stunting, Pj Walkot Lhokseumawe Minta Alokasi Dana Pokir

Pj Wali Kota Lhokseumawe Dr Drs Imran MSi MA Cd minta kolaborasi dan dukungan dari DPRK Lhokseumawe untuk alokasi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari dalam rangka penanganan dan penurunan stunting.

topmetro.news – Pj Wali Kota Lhokseumawe Dr Drs Imran MSi MA Cd minta kolaborasi dan dukungan dari DPRK Lhokseumawe untuk alokasi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari dalam rangka penanganan dan penurunan stunting.

Hal tersebut ia sampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Rembuk Stunting Tingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2023. Berlangsung di Aula Kantor Wali Kota, Kamis (27/4/2023).

Dalam arahannya, Pj Wali Kota Lhokseumawe menyampaikan kegiatan rembuk stunting merupakan salah satu tahapan yang penting. Serta pelaksanaannya wajib mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga desa, dalam rangka korvegensi perencanaan stunting. Kemudian telah menjadi agenda, sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Target pemerintah secara nasional untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 yaitu mencapai 14%. Terdata angka stunting saat ini di Kota Lhokseumawe mencapai 874 kasus pada Maret 2023.

Imran melanjutkan, permasalahan stunting tidak bisa disandarkan pada salah satu pihak. Akan tetapi seluruh unsur masyarakat berperan terhadap pencegahan stunting untuk menjadi perhatian bersama. Nantinya pihaknya bersama Forkopimda lebih memperhatikan dan memberikan edukasi kepada orangtua, sehingga optimis ke depan perbaikan gizi akan lebih baik.

“Dari DPRK walaupun tidak hadir, mohon dilaporkan juga bahwa stunting ini penting, bila perlu pokirnya juga itu dialihkan ke sana. Supaya kita bergerak bersama untuk penanganan stunting,” pungkasnya.

Standar Evaluasi

Imran juga minta evaluasi stunting harus berdasarkan suatu standar. Sehingga mendapatkan data yang valid sesuai kaidah pengukuran stunting. Tahap selanjutnya merumuskan langkah dan aksi dalam penanganannya.

Kajari Lhokseumawe Lalu Syaifuddin SH MH menyayangkan ketidakhadiran OPD lainnya pada agenda tersebut. Menurutnya peran bersama semua dinas terkait sangat perlu dalam mengatasi stunting.

“Ini bentuk peran aktif saya dalam rangka mendukung pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Jangan hanya Kajari saja sebagai anggota Forkopimda sibuk dengan acara seremonial saja. Aksi-aksi nyata perlu dilakukan,” ungkap Lalu.

Turut hadir Sekda Lhokseumawe T Adnan SE, Sekretaris BKKBN Aceh, Forkopimda dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Lhokseumawe.

reporter | Rizaljhon

Related posts

Leave a Comment