topmetro.news – Program Swasembada Pangan yang pemerintah gagas melalui Menteri Pertanian RI, khusus di wilayah Kabupaten Langkat sepertinya hanya menjadi retorika politik semata. Sebab, masyarakat petani yang telah tergabung dalam kelompok-kelompok tani di Kabupaten Langkat, beberapa bulan terakhir menjerit karena kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kalau pun kita dapat (pupuk bersubsidi-red) jumlahnya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan luas persawahan masing-masing anggota kelompok tani. Bahkan jika kita telat sehari karena ada keperluan, jatah pupuk bersubsidi untuk kelompok kita sudah diambil orang lain. Bahkan harga pupuk yang di kios pupuk yang ditunjuk juga tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi dari dari pemerintah,” ujarnya.
Dari data yang Topmetro peroleh, HET tertinggi dari pemerintah jenis pupuk bersubsidi. Yakni Pupuk Urea Rp2.250/Kg. Pupuk Za Rp1.700/Kg, Pupuk SP 36 Rp 2.400/Kg, Pupuk Organik Granul Rp800/Kg dan Pupuk NPK Rp 2.300/Kg. Sementara HET pupuk bersubsidi lain seperti Pupuk NPK Formula Khusus Rp3.300/Kg dan Pupuk Orrganik Cair Rp20.000/Liter.
Jika hitungan per karung harga pupuk bersubsidi jenis Urea Rp112.500, Pupuk Za Rp85.000, Pupuk SP 36 Rp120.000, NPK Phonska Rp115.000 dan Petroganik Rp32.000.
Namun, para kelompok tani mejelaskan, jika harga bersubsidi yang diperoleh dari kios pupuk resmi bisa semakin melambung per karungnya.
Dugaan Kongkalikong
Ironisnya, saat ini ada dugaan kongkalikong antara Dinas Pertanian Langkat dan pedagang nakal yang berupaya menimbun pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Selesai atau di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
“Kelompok Tani menjerit karena tidak sesuainya harga subsidi dari pemerintah hingga mencapai Rp185.000 per sak/karung. Itu pun pembeliannya dibatasi, sementara di gudang pupuk sengaja ditimbun atau disetok,” ujar masyarakat kelompok tani di Sirapit.
Bukan itu aja, sebagai penyalur pupuk bersubsidi, bisa menggunakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan ladang sawit pribadi.
“Pelakunya sudah pernah pernah di amankan di Polres Langkat. Namun penanganan kasusnya tidak berkelanjutan. Sehingga sampai saat ini penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi itu masih terus berlanjut. Tanpa ada tindakan tegas dari pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Langkat,” kesal petani kepada Topmetro, Senin (29/5/2023).
Kelompok tani di Sirapit juga menjelaskan, jika stok pupuk bersubsidi di Kecamatan Selesai kosong, kelompok tani membeli pupuk bersubsidi di penyalur pupuk harganya bisa melambung menjadi Rp250 ribu per karung. Begitu juga sebaliknya,” terang mereka.
Terpisah, salah seorang Pengamat Pertanian Kabupaten Langkat Berita Ginting SP sangat menyesalkan adanya penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah.
Data Beli
“Karena tindakan ini sangat ‘mencekik’ petani, terlebih saat ini daya beli petani sangat terbatas. Sebagaimana kita tau, harga produk hasil pertanian menjadi tidak sebanding dengan modal petani. Selain itu infrastruktur jalan di kabupaten Langkat yang rusak merata juga ikut menggerus margin (keuntungan-red) dari petani. Maka atas tindakan monopoli dan korupsi yang terjadi saat ini, kami meminta kepada Plt. Bupati Langkat dan pihak terkait lainnya untuk benar-benar mengevaluasi dan memproses oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan ini. Sebab petani adalah lumbung ekonomi bangsa. Jika petani sengsara maka saya yakin pemerintah telah berbuat zalim kepada rakyat,” tegasnya.
Sekedar mengingatkan, Berita Ginting SP ini merupakan lulusan Teknologi Pertanian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Saat ini menjabat sebagai Direktur salah satu bank swasta di Sumbar. Berita Ginting adalah aali putra daerah Langkat yang saat ini juga sebagai ketua KAMKA (Keluarga Muslim Karo) Kota Solok Sumbar dan akan mengabdikan diri untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Langkat.
Terpisah, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Hendrik Tarigan, saat dikonfirmasi terkait maraknya permainan harga pupuk dan penimbunan pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat hingga berita ini dikirimkan ke Redaksi belum juga menjawab.
Reporter | Rudy Hartono
