topmetro.news – Anggota Komisi III DPRD Medan, Erwin Siahaan menilai kinerja jajaran Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) milik Pemko Medan sangat lemah. Sebab, banyak pemotongan hewan di luar PD RPH sehingga tidak masuk retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan.
Ia mendorong jajaran Direksi RPH harus kuat dan maksimal berkolaborasi dengan Satpol PP maupun lembaga lainnya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemotongan hewan liar. Sehingga seluruh daging hewan yang beredar di Medan dipastikan dipotong di RPH.
“Jadi, selain menambah retribusi PAD, juga daging yang beredar di pasar, dipastikan kesehatannya dan higienes,” ungkap Erwin usai melakukan rapat konsultasi Komisi III DPRD Medan dengan Direksi PD RPH Kota Medan terkait P APBD Kota Medan TA 2023 di ruang Komisi III gedung DPRD, Senin (4/9/2023) malam.
Selain melakukan tugas utama dan menjalankan pengawasan rutin, Direksi PD RPH milik Pemko Medan itu dituntut harus mampu berinovasi dalam hal pengembangan perusahaan semakin meningkat. Tidak seperti selama ini, perusahaan selalu kurang sehat.
Diketahui, saat rapat di ruang komisi III DPRD Medan yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Sembiring bersama Erwin Siahaan, direksi PD RPH mengaku perolehan retribusi dari pemotongan hewan hanya sekitar Rp3 juta per harinya.
Bahkan, masih dalam laporan pihak direksi PD RPH yang dihadiri Dirut Harisandi Syahril Harahap didampingi Adrin, Isa Ansari dan Mupri memaparkan, tidak satu ekorpun daging kambing yang beredar di pasar, dipotong di RPH Kota Medan. Padahal, ada sekitar 120 ekor kambing setiap harinya yang dikonsumsi warga Medan.
Untuk itu, pihaknya butuh dukungan untuk menertibkan dan pengawasan pemotongan liar atau diluar RPH Medan.
Seiring dengan itu, Hendri Sembiring meminta direksi agar meningkatkan kinerja sehingga perolehan PAD dapat maksimal. Begitu juga laporan keuangan dan program kerja tidak bagus di kertas saja namun bias dipertanggungjawabkan dan direalisasikan.
reporter | Thamrin Samosir
