TOPMETRO.NEWS – Pengangkatan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Deliserdang, Sumatera Utara diprotes.
Pengangkatan anggota KPPS yang dinilai bermasalah ini terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Pengangkatan anggota KPPS itu seperti disiarkan TOPMETRO.NEWS dari laman instagram @hits_kalakkaro.id diduga ada ‘permainan’.
Narasi di laman IG pada Senin 5 Februari 2024 itu menyebut, pengangkatan anggota KPPS diduga sarat kolusi dan kini menuai polemik dari masyarakat khususnya yang berdomisili di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.
Keterangan yang tertulis di narasi itu menjelaskan pengangkatan anggota KPPS berinisial SS itu ditunjuk langsung ketua KPPS tanpa mengikuti proses seleksi administrasi.
Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan gejolak adanya dugaan permainan yang dinilai menciderai proses pemilu (pemilihan umum) yang jujur.
Warga yang minta identitasnya disamarkan itu menilai sosok SS tidak ada saat proses pendaftaran dan pemberkasan.
Sialnya, menurut warga, SS justru ikut dilantik.
“Ini data yang lolos pemberkasan. Nama yang dimasukkan semalam tidak ada namanya (red, SS) di sini,” gerutunya.
Diakui, selain itu ada peserta yang sudah lolos pemberkasan namun belakangan dikeluarkan karena alasan umur.
“Jadi ada yang sudah ditetapkan, tiba-tiba dibuang, asalan umur, kenapa nggak dari awal dicek mereka, tapi diloloskan dan ikut pelantikan,” kata sumber.
Dua orang yang lolos seleksi administrasi diketahui atas nama inisial BS dan ES digantikan nama baru yang tidak ada mengikuti proses seleksi sama sekali. Jadi apa gunanya dibuat seleksi administrasi dari jauh-jauh hari jika jatuhnya ditunjuk langsung oleh Ketua.
Anda keberatan? Ditanya begitu dia bernada tinggi. “Ya keberatanlah, awak udah capek-capek.”
Sementara itu, H Simamora DR, Ketua LPRSU (Lembaga Peduli Rakyat Sumatera Utara) meminta agar KPU memperhatikan terkait rekrutmen atau pengangkatan anggota KPPS, jangan terkesan seenak udelnya. “Tapi lebih ke kualitas anggota KPPS itu,” katanya pada Senin 5 Februari 2024.
BACA PULA | Pinjol, Pinjaman Online Masuk Kampus, DPR Berang, Ini Fenomena Tidak Baik!
Pinjaman Online alias pinjol kini masuk ke area kampus. DPR pun merasa gerah karena menilai hal itu merupakan fenomena tak baik.
Terkait pinjaman online ini, Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi pun mengkritiknya.
Katanya pinjaman online alias pinjol itu berupa penyediaan cicilan pembayaran UKT mahasiswa melalui skema pinjaman online (pinjol) oleh kampus, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Seperti disiarkan TOPMETRO.NEWS dari dpr.go.id pada Senin 5 Februari 2024.
Narasi di laman website resmi milik lembaga legislatif itu menyebut, DPR sangat menyayangkan pinjaman online (pinjol) masuk kampus.
Saya, kata A.S. Sukawijaya, sangat menyayangkan sekali hal itu. Harusnya, kata dia, pihak kampus atau pemerintah memiliki solusi lain.
Ini, lanjutnya, merupakan fenomena yang tidak baik. Entah itu pinjol resmi atau tidak.
reporter | dpsilalahi
