Diduga ‘Overclaim’ Lahan dan Gelapkan Pajak, GEMPA BB Laporkan PT Socfindo ke Kejati Sumut

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Aset (GEMPA) Batubara Sumatera Utara Nazli Aulia SH melaporkan PT Socfindo ke Kejati Sumut, Rabu (22/5/2024).

topmetro.news – Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Aset (GEMPA) Batubara Sumatera Utara Nazli Aulia SH melaporkan PT Socfindo ke Kejati Sumut, Rabu (22/5/2024).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Batubara itu dilaporkan dengan tudingan ‘overclaim’ penguasaan lahan seluas 700 ha dan dugaan penggelapan pajak.

GEMPA BB memaparkan terdapat 700 ha lebih Kelebihan Luasan HGU Socfindo dan ini harus ditindaklanjuti Kejati Sumut. Hal itu termaktub pada Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: IP. 02.05/294-12.09/VII/2023 tentang Permintaan Data Luasan PT Socfindo Tanah Gambus. Di mana disebutkan bahwa luas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Perkebunan Tanah Gambus yang diterbitkan tanggal 28 Januari 1998 adalah 3.373.11 ha, namun setelah dilakukan pengukuran kembali tanggal 17 Mei 2022, patok penetapannya adalah seluas 3.845,4629 ha.

Untuk Perkebunan Limapuluh yang diterbitkan tanggal 28 Januari 1998 adalah seluas 1.418,6500 ha. Kemudian akibat pengadaan tanah Pemkab Batubara dan jalan tol, sehingga bersih Hak Guna Usaha PT Socfindo di Perkebunan Limapuluh seluas 1.354,3763 ha. Namun setelah pengukuran kembali menjadi, 1.614,5221 ha. Terdapat selisih luas 260 ha.

“Berdasarkan data, jelas luasan HGU PT Socfindo memiliki izin secarah sah dikeluarkan oleh pemerintah seluas 4.727,4863 ha, Namun sangat disayangkan berpuluh-puluh tahun PT Socfindo mengelola lahan perkebunan dan menikmati hasil panen dan produksi seluas 5.459,985 ha. Terdapat ‘overclaim’ penguasaan lahan seluas 732,4987 ha. Pertanyaannya, PT Socfindo membayar pajak ke negara dengan ukuran luas lahan yang mana? Sudah dipastikan berdasarkan izin yang dikeluarkan. Lalu sisanya?” pungkas Nazli.

Nazli Aulia lebih lanjut menyampaikan, berdasarkan data itu, masyarakat Batubara minta Kejati Sumut untuk mengusut dan menyelidiki PT Socfindo. Karena diduga telah menggelapkan Pajak Penerimaan Negara, 25 tahun lamanya dimulai perpanjangan HGU yang kedua pada tahun 1998 hingga sekarang PT Socfindo menikmati hasil di luar izin yang dimilikinya secarah sah yang total keruigian negara mencapai miliaran rupiah.

“Maka dari itu kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumut untuk segera memeriksa dan mengadili PT Socfindo. Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan Penggelapan Pajak Negara, PBB, pajak produksi, Pajak BPHTB, dan lainnya, yang hanya disetorkan berdasarkan luas izin yang dipakai dan dimiliki secarah sah, namun dikelola berdasarkan kelebihan luasan yang ada,” ujar Nazli.

Berkenaan dengan rangkaian tersebut, PT Socfindo diduga telah melanggar Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kurun waktu tahun pajak 1998 (untuk SPT tahunan Pph) dan masa pajak sampai dengan tahun 2024 (untuk SPT masa Ppn) PT Socfindo.

Gerakan Masyarakt Peduli Aset Batubara minta Kejati Sumut agar konsisten dan profesional dalam penegakan hukum yang ada di tubuh PT Socfindo terhadap kepatuhan wajib pajak.

“Kami juga meminta kepada pemerintah, khususnya BPN Sumatera Utara untuk tidak menerbitkan perpanjangan HGU PT Socfindo, dikarenakan masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan. Persoalan plasma, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang juga harus memerhatikan RT/RW Kabupaten Batubara. Dan adanya sengketa tanah antara PT Socfindo dan masyarakat, tidak bisa serta-merta pemerintah harus membela PT Socfindo,” tutup Nazli.

sumber | RELIS

Related posts

Leave a Comment