PT JSI Dilaporkan ke Kejati Sumut, Dugaan Kerugian Negara dan Kolusi Pertambangan Dibeberkan

PT Jui Shin Indonesia (JSI) dan PT BUMI resmi dilaporkan ke Kejati Sumut, Kejaksaan Agung, dan KPK, terkait dugaan menyebabkan kerugian pendapatan negara dan kerusakan lingkungan.

topmetro.news – PT Jui Shin Indonesia (JSI) dan PT BUMI resmi dilaporkan ke Kejati Sumut, Kejaksaan Agung, dan KPK, terkait dugaan menyebabkan kerugian pendapatan negara dan kerusakan lingkungan.

Pelapor adalah Adrian Sunjaya (25), dengan menggandeng pengacara Dr Darmawan Yusuf SH SE M.Pd MH CTLA Med. Mereka mendatangi Kejati Sumut, Rabu (13/6/2024) sore.

Adrian Sunjaya mewakili orangtuanya bernama Sunani. Di mana, sekitar 4 hektar lahan mereka di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumut, dirusak dan pasir kuarsa di dalamnya dicuri. Dalam laporannya, Adnan menduga, pelakunya adalah PT JSI dan PT BUMI. Di Polda Sumut, katanya, laporan itu ditangani Dit Reskrimum.

Ada pun yang hal paling menonjol disoroti dalam laporannya di Kejati Sumut, Adrian Sunjaya menyatakan PT JSI dan PT BUMI diduga pula menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

Dalam laporannya ia menyebut bentuk dugaan peran kedua perusahaan tersebut. Yakni, PT BUMI melakukan penambangan pasir kuarsa di luar koordinat dalam dokumen RKAB dan melakukan pengangkutan (di Desa Gambus Laut, Batubara). Sedangkan PT JSI menyediakan alat berat ekscavator dan menadah pasir kuarsa dari PT BUMI.

Kepala Desa Gambus Laut Zaharuddin juga kesal dan menentang adanya aktivitas pertambangan pasir kuarsa di desa mereka tersebut. Sebab tanpa dihadirinya. Begitu juga dengan Camat Lima Puluh Pesisir ketika diundang dalam permohonan penerbitan dokumen RKAB PT BUMI, namun dokumen tersebut ternyata tiba-tiba bisa muncul.

Lebih parah, bekas galian penambangan pasir kuarsa di Desa Gambus Laut dan 4 titik lainnya di Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih (Kabupaten Batubara), sampai saat ini dibiarkan menjadi seperti danau buatan, tanpa dilakukan reklamasi sesuai ketentuan undang-undang maupun aturan pemerintah di bawahnya.

Sangat dikhawatirkan danau buatan bekas galian tambang itu menimbulkan korban jiwa. Terutama terhadap anak-anak masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di bekas-bekas galian tambang yang tidak direklamasi di daerah lain di Indonesia.

“Bekas galian tersebut sudah seperti danau, sangat luas, gak ditimbun atau direklamasi sampai detik ini. Selain di desa kami, ada sekitar 4 titik lagi di desa tetangga yang dibiarkan oleh perusahaan tersebut, rambu-rambu bahaya dan pengamanan juga gak ada,” jelas Zaharuddin.

Hal ini dikuatkan warga Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Batubara. “Empat atau lima titik bekas galian pasir kuarsa di desa kami juga terbengkalai pasca-penambangan, gak ada ditutup kembali,” kata pria bernama Budi.

Kembali ke pelaporan PT JSI dan PT BUMI di Polda Sumut yang ditangani Ditreskrimum, informasi perkembangan terakhir kasus tersebut didapat, dua ekscavator PT JSI sudah diamankan. Juga Chang Jui Fang (Direktur Utama PT JSI dan Komisaris Utama di PT BUMI), sedang dalam upaya dijemput pihak kepolisian.

Kolusi dan Kerugian Negara

Pasca-dilaporkan ke Kejati Sumut, Polda Sumut, Kejagung, dan dan KPK, Ketua LSM Gebrak Max Donald membeberkan dugaan kerugian negara, kolusi, dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada aktivitas pertambangan melibatkan PT JSI dan PT BUMI yang disebut sebagai anak perusahaannya.

“Kasus PT Timah menjadi trend sorotan publik nasional dan internasional saat ini, soal kepastian hukum di Indonesia. Muncul lagi dugaan kasus yang hampir serupa dari Sumut. Kita minta Kajati Sumut, Kapolda Sumut menjadikan atensi untuk penindakan kasus ini,” katanya, Selasa (18/6/2024).

Dia mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi aktivitas pertambangan diduga ilegal bertahun-tahun. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi PR semua pimpinan pada aparatur pemerintah dan penegak hukum di Sumut. “Janganlah biarkan pendapatan negara seharusnya masuk melalui pajak, namun menjadi bocor dan malah ke mengalir kantong-kantong pribadi para oknum maupun si pengusaha,” kata Max Donald.

Dia menambahkan, bahwa ada dugaan, PT JSI adalah penikmat utama keuntungan dari tambang ilegal di luar koordinat, tidak sesuai dokumen RKAB oleh PT BUMI (anak perusahaan PT JSI), pada tambang pasir kuarsa di Kabupaten Batubara. Sedangkan untuk tambang tanah kaolin di Desa Bandar Pulau Pekan di Kabupaten Asahan dibeli dari pertambangan yang dilakukan perorangan.

“Lalu, karena dengan hasil galian pasir kuarsa dari luar koordinat dan tanah kaolin dari perorangan diduga tidak membayar pajak ke negara, otomatis pasir dan tanah tadi yang dibeli oleh PT JSI semakin murah. Dan dalam hal ini negara sangat dirugikan.”

“Pasir kuarsa dan tanah kaolin tersebut diduga digunakan oleh PT JSI untuk dijadikan bahan baku keramik. Dan keramik tersebut dijual, dikomersilkan. Harga jual keramiknya tetap sesuai standar harga, tapi untungnya lebih besar karena modalnya lebih kecil,” tutur Max Donald lagi.

Max mempertanyakan, untuk dokumen RKAB pada pertambangan pasir kuarsa di Desa Gambus Laut, Kabupaten Batubara, mengapa bisa terbit dokumen RKAB-nya? “Sementara kades dan camat setempat sudah mengakui tidak ada memberikan izin berupa membubuhkan tanda tangan resmi,” tutur Max.

Pertambangan Kaolin Ilegal di Asahan

Lebih dalam soal kasus yang melibatkan PT JSI dalam aktivitas pertambangan diduga ilegal. Yakni pertambangan tanah kaolin di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Asahan, Sumut.

Berdasarkan penuturan sumber dan hasil investigasi wartawan, sudah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang pertambangan diduga ilegal tanah kaolin di Desa Bandar Pulau Pekan- Asahan tersebut.

Dengan berat per ton, disebut sumber bahwa PT JSI membeli tanah kaolin seharga Rp97 ribu dengan kesepakatan diantar langsung masuk pabriknya di KIM 2 Medan. Sedangkan dari Desa Bandar Pulau diangkut ke Desa Pulau Raja tempat penumpukan, harga per baket ekscavator tanah kaolin Rp19 ribu. Inisial AB selaku pemilik lahan lokasi penambangan diduga ilegal di Desa Bandar Pulau Pekas, Asahan itu.

Lokasi tambang tanah kaolin Desa Bandar Pulau Pekan semakin kuat diduga ilegal, sesuai pernyataan pihak Dinas Perindag ESDM Sumut melalui Kabid Hidrogeologi Mineral dan Batubara August SM Sihombing yang mengakui tidak ada perusahaan tambang tanah kaolin yang beroperasi di lokasi Desa Bandar Pulau Pekan, Asahan sesuai data pada pihaknya. Dan aktivitas pertambangan tidak boleh atas nama perseorangan.

Masih soal kasus ini, bahwa kepada Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Andry Setyawan juga sudah diinformasikan sejak Januari 2024 soal aktivitas PT JSI yang diduga melanggar hukum ini

Ironinya, sudah sekitar enam bulan berlalu, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Andry Setyawan sendiri mengaku masih memeriksa saksi-saksi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi.

Kepada Dirut PT JSI yang diketahui pula sebagai Komisaris Utama di PT BUMI, Chang Jui Fang, telah berulangkali dicoba dilakukan konfirmasi oleh wartawan, dengan mendatangi Kantor PT JSI, juga ke Kantor PT BUMI, namun tetap belum berhasil.

Kemudian berulangkali ditelepon dan juga dikirimi pesan konfirmasi ke nomor WhatsApp-nya, di nomor 0811-1839-XXX, meski terlihat contreng biru dua yang berarti telah dibacanya, namun Chang Jui Fang masih belum mau membalas hingga berita ini kembali diterbitkan.

berbagai sumber

Related posts

Leave a Comment