Vonis Bebas Mantan Bupati Langkat Dalam Kasus TPPO, KontraS Sumut: Bentuk Pengangkangan Hukum

topmetro.news – Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin yang divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024), dalam kasus Tindak Perdagangan Orang (TPPO) kerangkeng manusia ilegal, terus menjadi issu sentral masyarakat Langkat dan para pemerhati hukum.

Menanggapi hal tersebut, KontraS Sumut menilai putusan bebas terhadap terdakwa Terbit Rencana Peranginangin adalah bentuk pengangkangan hukum terhadap keadilan bagi korban dan mencederai nilai kemanusiaan.

“Putusan ini juga tentu akan menimbulkan kegundahan bagi publik pada instansi hukum yang amburadul,” ujar Tim Advokasi KontraS Sumut, Ady Yoga Kemit, kepada awak media, Rabu (10/7/2024).

Lanjut Ady, kerangkeng manusia ilegal di Langkat milik Terbit Rencana tidak pernah memanusiakan manusia. Justru menjadi ruang perbudakan modern yang mengakibatkan penderitaan dan bahkan hilangnya nyawa.

Aktor aktor lapangan telah divonis hukuman, sedangkan aktor intelektual sekaligus pemilik kerangkeng Langkat divonis bebas.

“Sungguh mengerikan dan tidak dapat diterima akal sehat, bahwa putusan hakim membebaskan Terbit Rencana dari segala tuntutan. Artinya bebasnya Terbit akan berdampak pada tidak terpenuhinya pemulihan phsikologis bagi korban,” ujar Ady.

“Relasi kuat eks Bupati Langkat Terbit Rencana tentu juga memungkinkan adanya intervensi terhadap institusi peradilan. Lagi-lagi kita sangat kecewa dengan putusan yang tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, dan melakukan pembiaran terhadap fakta-fakta bahwa praktik penyiksaan dan perbudakan terjadi di kerangkeng milik Terbit Rencana Peranginangin,” tandasnya.

reporter | Rudy Hartono

Related posts

Leave a Comment