TOPMETRO.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemui adanya berbagai upaya untuk mencurangi terhadap layanan publik yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem online.
“Sistem online itukan mesin kalau orang tak berintegritas dia akan tetap bermasalah. Jadi sistem online, sistem apapun yang dibentuk ketika integritasnya bermasalah itukan mesin mesin mati itu tergantung orangnya,” kata Saut Situmorang Wakil Ketua KPK kepada TOP METRO, Rabu (9/8/2017) usai menghadiri acara seminar nasional Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Medan.
Artinya, kata Saut, penerapan sistem online tersebut dalam setiap layanan publik ternyata belum menyelesaikan persoalan mengenai upaya-upaya korupsi. Salah satu persoalan terbaru yang sering muncul yakni upaya untuk mengutak atik sistem online demi keuntungan pribadi oleh oknum-oknum yang ditugaskan untuk mengoperasionalkan sistem yang ada.
“Siapa yang paham betul bahwa terjadi transaksi disitu. Nah, ini kita belum sampai kesana ,kita baru sekarang ini ya membeli software kemudian mengaplikasikannya kemudian dirawat bagaimana itu dijaga bagaimana itu dikembangkan belum sampai kesan ini jalan panjang, tapi harus dimulai,” ungkapnya.
Menurut Saut, penerapan sistem online untuk setiap layanan masyarakat seyogyanya dilaksanakan dengan harapan ada transparansi ditengah masyarakat. Namun hal ini terkendala karena watak dari para oknum pejabat yang tetap ingin melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi.
Sistem pengawasan internal menurutnya menjadi hal yang perlu dibenahi lebih jauh. Hal seperti ini terus dipantau di Sumatera Utara. Bila sistem tersebut dinilai benar integritasnya, dan berkeinginan secara tranparan dan akuntabel, diyakini itu dapat diketaui upaya bermain didalamnya.
Saut mencotohkan, kasus di Bandung Jawa Barat diketahui sekali mengklik ternyata hasilkan sekian ribu, itu sia-sia saja., termasuk sistem perijinan satu pintu yang sudah memakai system. Sehingga KPK telah menjajaki untuk melakukan pengawasan lebih dekat kedaerah tersebut.
Sedangkan, untuk Sumatera Utara, Saut mengatakan pihaknya masih terus melakukan evaluasi meski ada kemajuan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) setelah belajar pada Kota Surabaya.
“Kita masih evaluasi, lagi-lagi jangn beli system, tapi nggak berlanjut. Kita berharap Sumut jangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ada tim disini bimbing mereka terus, karena kita bertekad gubernur berikutnya benar-benar selesaikan pemerintahan dengan baik,”pungkasnya.
Sementara, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengapresiasi atas perhatian yang tinggi KPK kepada Pemprovsu. Hal ini ditandai dengan sejumlah rencana aksi yang telah disepakati bersama Tim Kopsurgah KPK guna mendorong pemberantasan korupsi di Sumut.
“Seperti kita ketahui Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sekitar 37 jauh dibawah negara-negara tetangga kita, khususnya Singapura yang sudah mencapai 80. Rendahnya indeks persepsi korupsi ini terjadi karena memang pemerintahan dan pelayanan publik kita belum maksimal dan perlu dirubah sistemnya. Makanya kita mendorong segala bentuk pelayanan publik dengan berbasis online agar lebih efektif dan transparan untuk mencegah terjadinya tatap muka yang berpotensi terjadinya KKN,” terang Erry lagi.
Lanjut Erry, lewat pendampingan KPK RI telah dilahirkan sembilan rencana aksi pemberantasan korupsi. Salah satu aksi yang dilakukan melalui bidang pendidikan yakni penerimaan perserta didik baru (PPDB) tingkat SMA sederajat yang kini menjadi kewenangan Provinsi. Meskipun masih memiliki sejumlah kekurangan namun Erry mengaku PPDB online telah memangkas praktek KKN yang selama ini terjadi saat PPDB setiap tahunnya.
“Memang kita akui banyak tekanan dari sejumlah pihak terkait penerapan sistem ini. Tapi tidak sedikit pula orangtua murid yang mengaku senang karena anaknya diterima di sekolah favorit meskipun mereka tidak memiliki uang, backing atau orang kuat yang mengurusnya. Para kepala sekolah juga banyak yang mengaku senang karena selama ini mereka mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk pengurus PPDB ini,”ujar Erry sembari mengatakan bahwa segala pelayanan publik di Pemprov Sumut telah mengarah ke sistem online.(TM/11).
