TOPMETRO.NEWS – Wujud protes atas terkekangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Mimika, yang dianggap telah dijajah para pucuk pimpinan di negeri ini, baik Bupati, Gubernur maupun Mendagri, sejumlah anggota DPRD Mimika menyatakan sikap tegas tidak akan mengibarkan bendera Merah Putih, 17 Agustus 2017 mendatang.
Puluhan wakil rakyat dari 10 partai ini mengaku sangat kecewa dengan proses pengaktifan DPRD Mimika yang sampai saat ini masih kandas, kendati sudah hampir setahun terakhir vakum.
Puluhan politisi ini mempertanyakan kandasnya proses pengaktifan DPRD Mimika, yang kini ada di tangan Gubernur Papua.
Pada kunjungan terakhir Gubernur Provinsi Papua Lukas Enambe Juni lalu, dia sudah berjanji untuk mempercepat proses SK DPRD Mimika pasca pleno pada 18 Mei 2017 lalu.
Namun hingga kini tak kunjung ada realisasi, bahkan setelah disusul surat dari Kementrian Dalam Negeri yang juga sudah diterima Gubernur.
Kepada pers, Mathius Uwe Yanengga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Theo Dekme dari Partai Bulan Bintang, di Kantor DPRD Mimika, menegaskan untuk kekecewaan yang dirasakan, pihaknya akan mengajak seluruh pendukung, serta keluarga untuk tidak mengibarkan Merah Putih yang menandai kemerdekaan negara ini lantaran pihaknya merasa masih dijajah kepentingan politik pimpinan daerah.(tmn)
