topmetro.news – Pemkab Samosir melakukan penyusunan RKPD 2026 melalui musrenbang tingkat kecamatan. Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak membuka Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Samosir, di Kantor Camat Ronggurnihuta, Rabu (22/1/2025).
Turut hadir Ketua Sementara DPRD Samosir Nasib Simbolon, anggota DPRD Marco C Simbolon, Edis Naibaho, Sudung Sitanggang, Mian F Malau, Polten Simbolon, Renaldi Naibaho, Osvaldo Simbolon, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus, para pimpinan OPD, Camat Ronggurnihuta Bresma Simbolon, kepala desa se-Kecamatan Ronggurnihuta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Musrenbang RKPD 2026 mengangkat tema, ‘Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat’. Dari hasil perdiskusian, dihasilkan 240 usulan kegiatan dari 8 desa dan 5 usulan dari Kantor Camat Ronggurnihuta, yang ditandatangani oleh masing-masing kepala desa. Selanjutnya usulan tersebut secara resmi diserahkan Camat Ronggurnihuta Bresma Simbolon ke Kepala BappedaLitbang disaksikan Sekdakab Samosir bersama DPRD.
Bupati Samosir, diwakili Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang sangat penting karena merupakan acuan yang komprehensif, penyelarasan perencanaan mulai dari pusat sampai daerah.
Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan Musrenbang merupakan langkah guna mencapai visi-misi jangka panjang Samosir yang diterjemahkan dalam tahapan rencana pembangunan jangka menengah melalui penguatan infrastruktur yang dituangkan dalam RKPD 2026 yang selaras dengan nasional dan provinsi.
“Kita patut berterima kasih pada pemerintah atasan, pembangunan kawasan Danau Toba khususnya Samosir banyak kemajuan. Hal ini merupakan perwujudan kinerja sinergitas Pemkab Samosir dan pusat yang didukung DPRD dan seluruh masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan,” ungkap Marudut.
Melalui Musrenbang, Marudut mengharapkan seluruh pihak dapat memberikan atensi saran, pendapat yang sifatnya membangun untuk kepentingan bersama. Ditekankan, usulan harus masuk dan ditampung dalam SIPD yang selanjutnya akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan prioritas yang disinergikan dengan program pusat dan daerah.
Ketua Sementara DPRD Samosir Nasib Simbolon mengatakan, lembaga DPRD menampung aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses. Menjadi tugas bersama pemerintah menampung usulan masyarakat yang tentunya melalui tahapan-tahapan yang berlaku.
Melihat keberadaan APBD yang masih minim, Nasib berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar baik DAK, DID, maupun anggaran provinsi. Hal ini disebutkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan.
Kembali diingatkan seluruh usulan harus tertera dalam SIPD dan tidak akan mengakomodir usulan yang tiba-tiba muncul. “Kami dari DPRD tidak akan mengalokasikan kegiatan yang tiba-tiba muncul. Kegiatan diluar RKPD yang tertera pada SIPD tidak bisa dianggarkan selain dana darurat,” tegas Nasib
Kepala BappedaLitbang Rajoki Simarmata menyampaikan, proses pengumpulan data penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan kerangka pikir penyusunan rencana awal penyusunan rencana kerja OPD yang selanjutnya akan kembali dilakukan proses analisis melalui proses evaluasi untuk menentukan program prioritas.
RKPD 2026 merupakan tahun pelaksanaan ke-2 dari RPJMD 2025-2029 dengan 4 tahap arah kebijakan yaitu pertama penguatan fondasi dan transformasi di berbagai bidang, kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang didukung ketersediaan infrastruktur yang terjangkau dan berkelanjutan, ketiga peningkatan kualitas pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing, dan keempat pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Di kesempatan yang sama, Camat Ronggurnihuta Bresma Simbolon berharap usulan dari hasil musrenbang desa dapat diakomodir dan diwujudkan demi kesejahteraan masyarakatnya.
sumber | RELIS
