topmetro.news – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy, mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya bangunan bermasalah di Kota Medan yang dapat berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, salah satu penyebab utama fenomena tersebut adalah proses birokrasi yang lambat dalam penindakan terhadap bangunan ilegal.
“Sangat disayangkan proses penindakan yang memakan waktu terlalu lama. Proses yang harus melalui Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 seringkali membuat bangunan yang bermasalah selesai duluan sebelum ditindak, dan akhirnya pemiliknya merasa tidak perlu mengurus izinnya lagi,” ujar Rommy Van Boy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD Pemko Medan, di DPRD Medan, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar Pemko Medan segera mempercepat birokrasi penindakan dengan menyiapkan regulasi yang lebih cepat dan efisien, agar bangunan bermasalah bisa segera ditindak tanpa menunggu waktu yang lama.
“Pemko Medan perlu segera memiliki aturan yang mempercepat penindakan, apakah itu melalui Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, jika ada bangunan bermasalah, bisa langsung diberi tindakan yang sesuai,” tegas Rommy.
Rommy juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan di Kota Medan. Ia mengusulkan agar setiap bangunan yang tidak memiliki izin harus segera dihentikan dan diberikan sanksi yang sesuai agar tidak terjadi pembiaran.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak ada bangunan yang lolos dari pengawasan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Saya berharap pengawasan yang lebih ketat bisa membantu meningkatkan PAD dari sektor retribusi bangunan,” ujarnya.
Dengan mempercepat proses birokrasi penindakan, Rommy berharap bisa menciptakan suasana pembangunan yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga PAD Kota Medan bisa lebih maksimal dan bangunan bermasalah dapat diminimalisir.
reporter | Thamrin Samosir
