TOPMETRO.NEWS – Jangan ada masyarakat miskin di kota Medan yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebab, selama ini masih banyak penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdata sebagai peserta PBI yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di seluruh kota Medan.
Ketua Pansus Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Medan, Bahrumsyah menyebutkan pansus dibentuk mengingat masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
“Oleh karena itu, kami para pengusul memandang perlu untuk melakukan investigasi, pengkajian secara komprehensif, kredibel dan faktual agar dapat mengetahui berbagai persoalan yang ada terkait dengan data kepesertaan PBI pada BPJS yang sampai saat ini carut marut,” ujarnya, hari ini.
Dikatakan, berdasarkan data yang disampaikan BPJS maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) jumlah penerima bantuan iuran yang berasal dari pemerintah pusat berjumlah 455.799 orang.
Kemudian, yang berasal dari Pemerintah Provinsi berjumlah 38.645 orang. Sedangkan dari Pemko Medan berjumlah 253.735 orang.
Dengan begitu total jumlah peserta PBI sebanyak 748.179 orang.
“Jadi, jika dilihat dari jumlah penduduk kota Medan yang berjumlah 2.468.429 jiwa, maka jumlah PBI sebesar 30,30%, ” sebutnya.
Namun, lanjutnya, jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan Pemko Medan, mengenai jumlah masyarakat miskin kota Medan, jumlah itu melampaui batas dari jumlah penduduk miskin kota Medan yang berada di sekitar 10 sampai dengan 12 persen atau sekitar 300.000 orang.
“Kita berharap dengan adanya Pansus Jaminan Kesehatan ini akan memberikan rekomendasi kepada Pemko Medan dalam hal ini Dinkes Medan untuk melakukan perbaikan kualitas data PBI sehingga tidak ada lagi masyarakat di Medan yang tidak ter-cover di BPJS, ” pungkasnya.
Begitu juga persoalan data kepesertaan yang dinilainya sarat dengan masalah, di mana saat ini di kawasan Medan Utara masih banyak warga yang belum menerima BPJS Kesehatan gratis.
”Kita ingin persoalan ini bisa tuntas. Sebab sejak awal persoalan ini sudah menjadi perhatian namun tidak pernah selesai,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Medan Sahat Maruli Tua Tarigan mendukung dibentuknya Pansus Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satunya terkait masalah data kepesertaan.
“Kemarin ada warga yang melapor gizi buruk, kemudian diadvokasi dapat BPJS tetapi setelah itu mereka diharuskan membayar Rp25 ribu per bulan, mereka mengeluh sebab mereka buka orang mampu, yang mereka inginkan adalah BPJS gratis,” katanya. (TM-04)
