topmetro.news, Medan – Minimnya ruang publik di kawasan Medan Utara, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, mendesak Dinas PKPCKTR Medan serius dalam mewujudkan Belawan sebagai kawasan yang layak, nyaman, dan manusiawi untuk ditinggali.
“Warga Belawan juga berhak menikmati lingkungan yang tertata dan memiliki fasilitas publik yang memadai. Jangan terus-menerus dibiarkan dalam kondisi terpinggirkan,” ujar Zulham dalam rapat evaluasi triwulan I bersama Dinas PKPCKTR di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
Zulham menyoroti minimnya taman dan ruang terbuka hijau di Belawan, yang mengakibatkan kurangnya ruang interaksi sosial yang sehat. “Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki taman dan ruang hijau, Belawan sangat tertinggal. Ini menimbulkan kesenjangan sosial dan memperkuat stigma negatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemko Medan menjalin kerja sama dengan pemilik lahan, baik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) maupun pihak swasta, untuk memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai sebagai fasilitas umum.
“Banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan menjadi taman atau tempat kegiatan masyarakat. Pemerintah harus kreatif mengatasi keterbatasan aset,” ujarnya.
Zulham juga menyinggung persoalan ketersediaan lahan pemakaman di Belawan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. “Lahan pemakaman adalah kebutuhan dasar yang tak boleh diabaikan. Ini juga bagian dari tata kelola kota yang manusiawi,” katanya.
Menurut Zulham, langkah-langkah tersebut penting agar citra Belawan tidak selalu dikaitkan dengan kekerasan atau anarkisme. “Kita ingin Belawan dikenal sebagai kawasan yang ramah, aman, dan layak huni, bukan lagi kawasan yang distigmakan secara negatif,” tutupnya.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kota Medan, Melvin Marlabayana, menyatakan bahwa Pemko Medan tetap berkomitmen mendukung pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). Ia menyebut, pada tahun ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk berbagai program penataan dan pengadaan RTH.
“Ini menjadi salah satu program prioritas kami. Namun, memang masih ada beberapa kendala teknis di lapangan yang menyebabkan realisasi belum berjalan maksimal,” jelas Melvin.
reporter | Thamrin Samosir
