topmetro.news, Langkat – Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Langkat. Kali ini, mahasiswa yang menamakan diri Serikat Mahasiswa Tameng Rakyat (Semarak) mengkritisi maraknya penggunaan aset daerah Kabupaten Langkat untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan dinas.
Mahasiswa juga mengkritisi banyaknya kendaraan dinas yang merupakan aset daerah tak kunjung dikembalikan oleh oknum mantan pejabat setempat. Bahkan mantan pejabat tersebut diduga menggelapkan kendaraan dinas. Sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seolah tutup mata dengan banyaknya kendaraan dinas yang saat ini diindikasikan sudah tidak jelas dimana rimbanya.
Dalam aksinya, para mahasiswa berorasi menyampaikan tuntutannya yakni, meminta kepada Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan audit terkait aset daerah yang dikelola BPKAD Kabupaten Langkat.
Selain itu massa juga meminta Inspektorat Langkat menindak tegas oknum-oknum mantan pejabat daerah yang menggunakan aset kendaraan untuk kepentingan pribadi.
“Kami minta kepada Kapolres Langkat menindak para oknum-oknum mantan pejabat atau mantan ASN yang tidak mengembalikan kendaraan dinas (penggelapan) aset daerah. Dan kami minta agar BPKAD menarik seluruh kendaraan dinas yang saat ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” tariak mahsiswa dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta kepada BPKAD memeriksa aset daerah yang sudah dikeluarkan sebagai aset, namun belum juga dikembalikan oleh mantan pejabat atau ASN.
Meminta BPKAD Langkat untuk mengumpulkan aset kendaraan dinas sesuai data dan jumlah yang dikelola BPKAD.
Mahasiswa menuding jika BPKAD Kabupaten Langkat harus bertanggungjawab atas jumlah aset yang saat ini tidak mampu ditunjukkan kepemilikannya sesuai hasil konfirmasi mahasiswa dengan Kepala BPKAD Langkat.
“Saat ini, BPKAD mengaku bisa mengumpulkan aset kendaraan milik daerah, tapi BPKAD mengaku tidak mampu mendata siapa-siapa saja yang menggunakan kendaraan aset daerah. Ingat, kendaraan dinas yang saat ini digunakan, dibeli dari pajak masyarakat. Jadi, Kepala BPKAD Langkat harus bertanggungjawab,” ujar massa.
reporter | Rudy Hartono
