topmetro.news, Medan – Belum lama ini, Ketum PB Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, PBNU mendapatkan tugas dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Gus Yahya, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). “Kami diberi target oleh BGN, misalnya harus bisa mengelola seribu titik. Ini pekerjaan besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif, kolaborasi yang lebih intensif,” kata Gus Yahya.
Terkait ini, kemudian muncul pertanyaan, kenapa HKBP tidak melakukan hal serupa? Salah seorang jemaat HKBP, Raya Timbul Manurung (Ratiman), menyebut, seharusnya HKBP juga mengelola MBG untuk sekolah-sekolah HKBP.
“Jadi ada aspek pelayanan dan aspek usaha untuk HKBP. Sekaligus bisa dipakai untuk melibatkan jemaat HKBP setempat sebagai UMKM dan penyedia bahan baku dan sebagai tenaga kerja di MBG,” katanya kepada media ini, Rabu (9/7/2025).
Ia menyebut, Gereja HKBP di Tapanuli banyak yang punya sekolah dan dikelola langsung kantor pusat melalui Badan Pendidikan HKBP yang diketuai Ny LBP (Ibu Deliana Simatupang). Ada juga sekolah HKBP yang dikelola oleh Gereja HKBP setempat, seperti HKBP Sidorame Medan, HKBP Padang Bulan Medan, dan lainnya.
“Satu dapur MBG mengelola untuk 500-1000 murid. Sekolah HKBP yang dikelola Gereja HKBP setempat terdiri dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, dengan murid sekitar 500 orang, sudah bisa membuat satu dapur MBG. Di Medan ada tiga gereja HKBP yang memenuhi syarat yaitu sekolah yang dikelola HKBP Nomensen Pulau Brayan, HKBP Sidorame, HKBP Padang Bulan,” ujarnya.
Ratiman mengaku, bahwa ia pun sudah menanyakan hal ini kepada Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan. Di mana menurut, bahwa HKBP membuat kesimpulan untuk tidak masuk ke ranah itu.
“Kami sudah rapatkan itu Amang. Kesimpulan lebih baik tidak masuk ke ranah itu sesudah melihat positif negatifnya,” sebut Ratiman menirukan ucapan Ephorus HKBP.
Ratiman berpikiran, bahwa ada baiknya, pengelolaan Program MBG diberikan kepada jemaat HKBP yang mampu dan berlatar belakang bisnis. “HKBP secara lembaga memang tidak punya kemampuan berbisnis. Tetapi jemaat HKBP sebagai sumber daya manusia cukup banyak yang mampu, berlatar belakang dunia usaha dan mempunyai modal. Jadi perlu kolaborasi,” ujarnya.
Selain itu, Ratiman juga pernah membahas ini dengan rekannya dari HKBP Nommensen, dr Partungkoan Simanjuntak, namun ternyata pernah dicoba dan terbentur. “Sudah pernah kami coba, agar HKBP Nommensen Pulo Brayan bisa mengelola MBG, karena kebetulan ada gedung serbaguna. Gedung serbaguna Lt 2 jadi Dapur MBG. Tapi terbentur dengan modal awal untuk menyediakan fasilitas dapur, dll,” ungkap Ratiman menirukan ucapan dr Partungkoan.
Sementara itu, ketika wartawan media ini menanyakan langsung hal ini kepada Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan, ia balik bertanya soal evaluasi. “Sudah adakah evaluasi tentang MBG bagaimana sejauh ini?” tanyanya menjawab wartawan.
reporter | Jeremi Taran
