TOPMERO.NEWS – Kasus dugaan korupsi stunting Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2022-2023 bak ‘jalan di tempat’ alias tak mengalami perkembangan sedikitpun.
Setidaknya menurut Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina, Farhan Donganta, SE pada Kamis 25 September 2025, sudah banyak pihak yang dipanggili Kejati Sumut.
Farhan sempat menduga ada sejumlah kepala desa, kepala Puskesmas, PPK, dan beberapa Kepala Dinas (Kadis) bahkan sampai ke Wakil Bupati Madina yang merupakan ketua TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) Madina yang sudah ‘menghadap’ Kejati Sumut.
“Tak adanya perkembangan proses hukum, menumbuhkan spekulasi liar di masyarakat, mengingat dari beberapa pihak yang telah dipanggil tersebut, memunculkan dugaan, persoalan ini seperti sedang diendapkan Kejati Sumut,” katanya bernada heran.
BACA JUGA | Penuntasan Dugaan Korupsi Stunting Lamban, IYE Madina: Mencurigakan!
Sejatinya, menurut Farhan, perlu mengulang memori dari publik bahwa kasus ini merupakan kasus yang mengorbankan hak dari anak-anak yang notabene menjadi generasi penerus bangsa.
“Keadilan hukum serta transparansi menjadi bualan omong kosong dari pihak penegak hukum seperti Kejati Sumut jika kasus ini terus menerus ditidurkan atau didiamkan,” tegasnya.
Dia menilai, Kejati Sumut masih belum berani menunjukkan tajamnya pedang keadilan yang mereka miliki lewat wewenangnya.
“Hal inilah yang memunculkan spekulasi liar itu, terendap atau diendapkan, dua kata yang hampir sama tapi bermakna berbeda,”sebutnya.
BACA JUGA | Madina Care Institute Minta Kejati Sumut Profesional Ungkap Dugaan Korupsi Stunting 2022-2023
Dia berharap agar ada penanganan yang adil dan transparan serta tidak jadi ‘pepesan kosong’. Artinya tindakan penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan Kejati Sumut.
Lantas sudah sejauhmana proses hukum terkait dugaan korupsi dana Stunting Madina 2022- 2023 yang ditangani Kejati Sumut itu? Dihubungi terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut, Husairi masih belum bisa dihubungi.
reporter | Jbl
