topmetro.news, Labuhanbatu – Puluhan massa mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pesisir Bersatu, berasal dari lima kecamatan, Kamis (25/9/2025), menggelar unjukrasa menuntut perbaikan infrastruktur jalan darat dari Kecamatan Pangkatan menuju Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Labuhanbatu.
Massa terdiri dari pria dan wanita itu, minta kepada Bupati dan DPRD Labuhanbatu agar mendesak Gubsu segera melakukan perbaikan jalan provinsi ke Pesisir Labuhanbatu. Juga minta, agar pemkab memerintahkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di lima kecamatan (Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir) untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak
Kemudian juga minta UPT PUPR Provsu agar melakukan perawatan jalan provinsi ke Pesisir Labuhanbatu.
Massa mengkhawatirkan kondisi jalan yang rusak berat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalulintas dan juga mengganggu kualitas kesehatan masyarakat setempat. Mereka menuding, kerusakan infrastruktur jalan darat di sana cenderung karena seringnya dilalui kendaraan yang over tonase dengan beban melebihi batas standar.
Massa juga mengesalkan tindakan penimbunan badan jalan beberapa waktu lalu tidak menghasilkan kualitas maksimal. Sebab, penimbunan yang tanpa segera dilakukan pengaspalan akan tetap mengalami kerusakan.
“Begitu beredar niat masyarakat berunjukrasa baru kalian menimbun jalan. Kemudian memosting status di FaceBook dengan kalimat terimakasih orang baik,” papar pendemo.
Massa juga menagih janji kampanye lalu. Di mana saat kampanye Pilkada Sumut dan Labuhanbatu, Bobby dan Maya datang menemui masyarakat untuk minta dukungan dengan mengumbar janji politik perbaikan pelbagai fasilitas umum.
“Dulu kalian menjanjikan perbaikan jalan. Tapi apa hasilnya,” teriak orator.
Massa sempat menggeruduk ke dalam Kantor Bupati Labuhanbatu. Massa mengancam akan menduduki sampai mereka ditemui Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita dan Wabup Jamri. Tapi, informasi diperoleh Bupati dan Wabup Labuhanbatu sedang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara menghadiri kunjungan kerja Gubsu M Bobby Nasution.
Mekarkan Kabupaten
Masyarakat dari lima kecamatan itu pun mengancam, jika Pemkab Labuhanbatu tak memperhatikan wilayah pesisir atau menganaktirikan kawasan tersebut, maka mereka akan memperjuangkan pemisahan diri dari Labuhanbatu dengan mengikrarkan pembentukan Kabupaten Pesisir.
Menurut mereka, lima kecamatan di pesisir memiliki wilayah dan sumber daya alam yang potensial untuk mandiri. Konon, kata mereka wilayah pesisir memiliki kawasan laut di Selat Malaka dan juga terdata banyak perusahaan perkebunan.
Status Medsos Bupati
Sementara itu, Bupati Labuhanbatu dalam status media sosial FaceBook miliknya pernah mengupload data jumlah jalan provinsi yang ada di kabupaten itu. Yakni jalan Aek Nabara menuju Negeri Lama sepanjang sepanjang 35 kilomter. Serta Jalan penghubung Negeri Lama ke Tanjung Sarang Elang sepanjang 33,86 kilometer.
Sedangkan ruas jalan Simpang Ajamu menuju Simpang Labuhan Bilik sepanjang 16,10 kilometer. Ruas Simpang Labuhan Bilik – Panipahan, Riau sepanjang 10,30 kilometer dan ruas Sigambal – Paluta sepanjang 32,40 kilometer. Dengan total panjang 120,66 kilometer.
Bupati Maya dalam statusnya mengakui jalan provinsi yang dalam kondisi baik sepanjang 69,78 kilometer atau 54,66 persen. Sedangkan sepanjang 57,88 kilometer atau 45,35 persen dalam kondisi rusak.
Maya menanggapi masukan dari masyarakat Labuhanbatu tentang jalan milik Pemprov Sumut yang rusak di Kabupaten Labuhanbatu, karena tidak masuk ke APBD Labuhanbatu TA 2025. “Maka ketika pertama dilantik melalui rapat luar biasa, maka permintaan saya untuk pembangunan Jalan Provinsi Aek Nabara – Simpang Ajamu dan Sigambal – Batas Paluta telah disetujui langsung oleh Gubernur,” tulis Bupati.
Kemudian, dalam status medsos permintaan keduanya melalui UPT PUPR, ditindaklanjuti dengan perbaikan beberapa ruas jalan dan jembatan termasuk di Sei Rakyat, karena tidak tersedia anggaran di 2025.
“Dan itu beberapa yang sudah dikerjakan dan begitu patut kita syukuri,” tulis Maya.
Sedangkan, permintaan sudah dilayangkan untuk lanjutan peningkatan jalan propinsi yang rusak tersebut juga untuk TA 2025 melalui Perubahan APBD Sumut dan APBD 2026 dan sudah direspons oleh Bappeda dan Dinas PUPR Sumatera Utara.
Maya juga mengaku menginstruksikan kepada Pemda, perusahaan perkebunan, dan elemen masyarakat untuk turut bahu-membahu melakukan perawatan jalan tersebut.
“Saya juga meminta perusahan-perusahaan agar memberikan data serta sasaran penyaluran CSR harus berkoordinasi dengan Pemkab supaya dapat lebih tepar sasaran dan memberi manfaat besar kepada masyarakat Labuhanbatu,” paparnya.
Maya dalam statusnya juga menginformasi, status jJalan Pangkatan-Sidorukun yang selama ini belum memiliki status, telah diperintahkan untuk dikoordinasikan dan dipelajari regulasinya agar dapat diambilalih Pemkab Labuhanbatu, untuk segera diperbaiki sebagaimana harapan semua.
Penjelasan Wabup
Setelah lama menanti kehadiran pejabat kabupaten, aksi unjukrasa yang dikawal kepolisian dan Satpol PP tersebut berujung dengan kehadiran Wabup H Jamri ST, yang bersama demonstan duduk bersila di pelataran gedung kantor bupati.
Dalam sambutannya, Jamri mengaku Pemkab Labuhanbatu akan tetap berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin untuk selalu memperhatikan masyarakat pesisir. Termasuk soal infrastruktur jalan, juga terkait sosial dan keagamaan.
Jamri mengaku ruas Jalan Aek Nabara menuju Sei Berimbang akan dilakukan perbaikan dan itu merupakan skala prioritas dalam hal perbaikan. “Awal tahun 2026 pekerjaan itu akan dilakukan,” jelasnya.
Untuk hal perawatan kondisi jalan ke depannya, akan dilakukan MoU antara pemkab dengan perusahaan yang ada di kawasan itu. Bahkan, Jamri juga akan membuka ruang diskusi antara masyarakat dengan pihak perusahaan dalam hal upaya merawat jalan dan fasilitas umum.
“Silakan. Kita undang pihak perusahaan untuk membicarakan beberapa hal dengan pihak perusahaan,” tutupnya.
reporter | Dody
