topmetro.news, Medan – Anggota Komisi IV DPRD Medan Rommy Van Boy, mengusulkan Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membuat aplikasi pengutipan retribusi sampah di Kota Medan. Keberadaan aplikasi tersebut diyakini dapat mencegah kebocoran PAD dari sektor retribusi sampah di Kota Medan.
“Salah satu masalah utama adalah minimnya pengawasan atas iuran Wajib Retribusi Sampah (WRS). Realisasi PAD dari retribusi sampah tidak jelas setiap bulannya. Padahal, WRS selalu dikutip setiap bulan,” ungkap Rommy saat ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan HMI Kota Medan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, di lapangan ditemukan iuran yang sudah dibayarkan oleh warga tetapi tidak disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan baru dibayar setelah ada surat teguran di akhir tahun. “BPK juga tidak menemukan masalah ini, padahal kenyataannya banyak kebocoran terjadi,” heran Rommy.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Rommy mengusulkan agar Pemko Medan segera membangun aplikasi digital khusus pembayaran retribusi sampah. “Sebenarnya kalau ada aplikasi ini, tugas Dinas Lingkungan Hidup bisa lebih gampang. Mereka tinggal berkordinasi dengan kepala lingkungan (kepling) yang mengetahui data-data warga yang menjadi WRS, dan setelah itu mengeluarkan barcode pembayaran untuk setiap wajib retribusi. Dengan aplikasi ini, kita bisa menekan kebocoran PAD dari sektor WRS,” imbuh Rommy.
Ia menegaskan, aplikasi itu juga akan memudahkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran, sehingga masyarakat dan pemerintah bisa saling mengawasi secara real-time. “Ini adalah langkah konkret agar pengelolaan retribusi sampah lebih efektif dan terpantau,” katanya.
Rommy juga menyoroti kelambanan realisasi pengadaan fasilitas pendukung kebersihan seperti bak sampah yang sudah hampir satu tahun belum terealisasi. “Anehnya, anggaran untuk hal lain tetap dibuat, tapi kebutuhan vital seperti bak sampah justru tertunda,” kritiknya.
Terkait pengelolaan sampah, Rommy menegaskan bahwa DLH harus bekerja lebih profesional. “Jangan hanya minta dana saja tanpa hasil nyata. Kota Medan menghasilkan 1.200 ton sampah setiap hari, pengelolaannya harus serius,” tegasnya.
Selain itu, Rommy mengingatkan pentingnya dukungan masyarakat dan keterlibatan mahasiswa dalam menjaga kebersihan kota. “Ruang diskusi bagi mahasiswa selalu terbuka. Mereka dapat menjadi mitra penting dalam mengawasi dan mendukung program kebersihan,” tambahnya.
Mengenai rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di STM Hilir dan kerjasama dengan investor dari Belanda, Rommy berharap Pemko Medan dapat menyelesaikan permasalahan tanah warga yang masih berada di lokasi TPA serta mempercepat realisasi pembangunan agar tidak mengganggu proses pengelolaan sampah.
“Kita ingin solusi jangka panjang, bukan hanya sekadar penanganan sementara. Investasi harus didukung dengan kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat,” pungkas Rommy.
reporter | Thamrin Samosir
