TOPMETRO.NEWS – Massa dari masyarakat pinggiran rel (MPR) Jalan Stasiun Belawan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Jalan Diponegoro Medan, Senin (11/9/2017). Mereka meminta Gubernur Tengku Erry Nuradi untuk membela nasib mereka atas tindakan penggusuran yang dilakukan PT KAI.
“Penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI tak manusiawi dan melanggar HAM. Kenapa kami sebutkan melanggar HAM, karena saat dilakukan penggusuran rumah kami dirusak, dagangan kami dirusak, anak kami tidak bisa sekolah. Ini kan melanggar HAM,” sebut Kordinator Lapangan, Sulais Taufik yang ditemui di sela-sela aksi.
Lebih jauh dikatakannya, bahwa pihak PJKA tidak melakukan sosialisasi terlebihi dahulu terhadap masyarakat, dan langsung mengantar surat peringatan serta mengklaim bahwa surat itu merupakan sosialisasi dari PJKA.
“Mereka bukan hanya mengantar surat, tapi juga melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Dan pada tekanan itu kami dipaksa untuk meneken kwitansi kosong sambil memberikan ganti rugi sebesar Rp.1,5 juta. Kasihan masyarakat kecil ini, mau dibawa kemana kehidupan mereka?” paparnya.
Sebelumnya, dalam orasinya, Taufik meminta yang terhormat bapak Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut untuk memperhatikan nasib mereka.
“Bantulah kami Pak Gubernur, berikan peringatan pada pihak PJKA agar jangan mengintimidasi kami rakyat kecil. Kami harapkan kepada bapak Gubernur supaya mencegah terjadinya peperangan di masyarakat karena PJKA. Profesi kami hanya pedagang kecil, hanya nelayan kecil. Kami mohon bantulah kami ini Pak Gubernur yang terhormat,” ucap Taufik dalam orasinya.
Selain itu, dalam aksinya, massa aksi juga sempat menyanyikan lagu Indonesia raya sembari menunggu tanggapan dari pihak Pemprovsu. Aksi tersebut pun mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.(TM/11)
