topmetro.news, Medan – Banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa penanganan banjir di kota ini masih jauh dari tuntas.
Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Datuk Iskandar Muda, menilai kejadian tersebut bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan kegagalan sistemik dalam manajemen infrastruktur dan respons pemerintah kota.
“Kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya kehadiran Pemko Medan ketika warga berada dalam situasi tersulit. Banyak masyarakat mengeluhkan minimnya bantuan darurat, posko yang terbatas, hingga lambatnya respon instansi terkait, padahal banjir kali ini menyebabkan kerusakan signifikan dan mengganggu aktivitas ekonomi,” kata Datuk kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan bahwa ketika hampir seluruh kota terendam, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir dan bekerja di lapangan, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan dari meja rapat. “Realitanya, masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Datuk juga menyoroti sejumlah proyek pengendalian banjir bernilai miliaran Rupiah yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir namun tidak mampu mengurangi dampak banjir. Ia menyebut drainase baru banyak yang tersumbat, kolam retensi tidak berfungsi optimal, dan berbagai pekerjaan infrastruktur hanya sebatas formalitas tanpa kajian mendalam.
“Ini bukan lagi soal teknis, tetapi soal tata kelola. Jika proyek dibangun tanpa perhitungan, tanpa pengawasan, dan tanpa strategi jangka panjang, hasilnya ya seperti ini. Kota tetap banjir, uang rakyat habis, dan warga yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia menilai Pemko Medan perlu melakukan koreksi besar-besaran dan berhenti bekerja secara reaktif. Menurutnya, pemerintah kota harus mulai membangun sistem penanganan banjir yang modern, terencana, dan berbasis data.
Datuk menekankan pentingnya kehadiran pejabat di titik banjir untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi cepat dan tepat, penataan ulang drainase secara menyeluruh, penguatan koordinasi antarinstansi agar penanganan darurat tidak berlarut-larut, pembangunan sistem manajemen banjir berbasis data lengkap dengan early warning system dan pemetaan kawasan rawan, serta pelibatan masyarakat dalam edukasi kebencanaan dan pengawasan infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi justru ketika warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” tegasnya.
Politisi kelahiran Kisaran itu juga meminta Pemko Medan untuk lebih transparan dan serius dalam memperbaiki tata kelola penanganan banjir. “Warga Medan sudah cukup sabar. Kini saatnya pemerintah menunjukkan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
