topmetro.news, Medan – Kepala Tim Posko Darurat Bencana Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung, memaparkan perkembangan penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumut pada 25 – 26 November 2025 lalu.
Dalam keterangannya, Basarin menjelaskan bahwa masa tanggap darurat telah berakhir dan kini pemerintah memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Basarin menyebutkan, bencana yang terjadi pada akhir November tersebut berdampak luas di 18 kabupaten/kota sejak status tanggap darurat ditetapkan pada 27 November 2025.
Wilayah yang paling parah terdampak antara lain Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Dairi, dan Humbang Hasundutan.
“Total korban meninggal dunia tercatat 376 jiwa. Angka ini bertambah satu setelah ditemukan korban terbaru. Sementara itu, 40 orang masih dinyatakan hilang,” ujar Basarin saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, pencarian masif memang telah dihentikan sejak masa tanggap darurat berakhir. Namun, jika ditemukan tanda-tanda keberadaan korban saat proses perbaikan infrastruktur atau pembangunan kembali rumah, pencarian akan dilanjutkan.
Saat ini, pemerintah telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Estimasi kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp30,5 triliun yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
“R3P sudah kita susun dan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp30,5 triliun. Ini akan kita usulkan ke kementerian terkait dan BNPB untuk dukungan pembiayaan,” jelasnya.
Di lapangan, sejumlah tantangan masih dihadapi. Curah hujan tinggi pada 11 dan 16 November, khususnya di Tapanuli Tengah, menyebabkan pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul di Sungai Tukka dan Sungai Badiri.
Untuk akses transportasi, delapan jembatan sempat putus di Desa Sijiringgiring, Kecamatan Tukka. Lima di antaranya telah diperbaiki melalui kerja sama posko darurat dengan TNI AD.
“Bahan dari posko, sementara tenaga dan alat berat dibantu oleh TNI. Saat ini akses ke Sijiring-Giring sudah bisa dilalui roda dua dan sebagian untuk roda empat,” katanya.
Di Desa Bahair, dua jembatan Aramco telah dibangun, meski satu sempat rusak dan kini telah diperbaiki. Sementara di sekitar Bandara Pinangsori, pembangunan jembatan Aramco dan Bailey masih berlangsung.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan pada 18–21 November dari Bandara Silangit dan Kuala Namu untuk mendistribusikan hujan agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
Di Tapanuli Tengah, tercatat sekitar 626 kepala keluarga (KK) mengungsi, dengan rincian lebih dari 300 KK di Tukka dan lebih dari 200 KK di Badiri.
Pengungsi di Badiri telah dipindahkan ke hunian sementara (huntara) di Pinangsori, seperti Asrama Haji dan Rusunawa. Sementara pengungsi di SMA 1 Tukka dan SD Sipange telah menerima bantuan pengganti sewa rumah bagi sekitar 313 KK.
“Pola bantuan kita adalah satu bulan pengganti sewa dari pemerintah daerah, lalu dilanjutkan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari BNPB. Namun pencairan dana BNPB masih terkendala proses pendataan,” terang Basarin.
Pendataan dan verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 380 keluarga terdampak di Desa Aik Horsik dan Lopian untuk bantuan sewa rumah.
Di Tapanuli Selatan, pembangunan huntara terus dikebut dengan target seluruh pengungsi bisa menempatinya sebelum Lebaran.
Rinciannya:
- Desa Napa (Garoga): 252 unit (progres 90–95 persen)
- Eklatong: 120 unit
- Perkebunan Hapesong: 145 unit
- Lapangan Bola Simarpinggan: 200 unit
“Target kita, seluruh pengungsi sudah bisa masuk huntara menjelang Lebaran,” tegasnya.
Untuk hunian tetap (huntap), progres pembangunan bervariasi. Di Sibolga telah mencapai 60–70 persen, sementara di Tapanuli Tengah sekitar 40–50 persen karena terkendala ketersediaan lahan.
Pemprov Sumut tengah memfasilitasi penyediaan lahan seluas 1,7 hektare bekerja sama dengan PT Mujur Timber dan Kementerian Agama.
Sumber pendanaan pembangunan huntap berasal dari berbagai pihak:
- APBD Provinsi Sumut: 100 unit
- Posko: 100 unit di Langkat
- Buddha Suchi: 1.350 unit
- Kementerian PKP
- BNPB melalui program in-situ dan ex-situ
Untuk rumah rusak berat di Kecamatan Sorkam, delapan kepala keluarga akan mendapat bantuan langsung sebesar Rp60 juta per unit, terdiri dari Rp52 juta material dan Rp8 juta upah tukang dengan pola gotong royong.
Basarin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim BPBD dan relawan yang terlibat.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim, termasuk Ibu Yuyun yang menangani data harian, Bapak Julham yang menyusun R3P, Bapak Robert yang mengelola bantuan masa tanggap darurat di Posko Lanud Suwondo, Bapak Naibaho di Gedung Serbaguna Dispora, serta Sekretaris BPBD yang mengoordinasikan administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses pemulihan masih panjang dan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
penulis | Erris JN
