Wali Kota Diminta jangan Benturkan Agama, 5.000 Lebih Massa Akan Demo Tolak SE Pedagang Babi

topmetro.news, Medan – Sebanyak 5.000 lebih massa dari berbagai unsur, menyatakan kesediaan untuk ikut aksi penolakan Surat Edaran Wali Kota Medan No 500.7.1/1540.

Aksi damai akan berlangsung di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (26/2/2026), mulai pukul 14.00 WIB. Titik kumpul di Lapangan Merdeka Medan, mulai pukul 13.00 WIB.

Dalam persiapan terakkhir yang berlangsung di Kantor Pusat DPP HBB (Hiras Bangso Batak) Jalan Saudara/SM Raja Medan Kota, ditegaskan, bahwa satu-satunya tujuan aksi adalah, menuntut agar Wali Kota Medan mencabut Surat Edaran No 500.7.1/1540.

“Isu agar tidak melebar dan mengarah ke rasis,” tegas Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH.

Sebagaimana diketahui, saat ini ramai protes masyarakat Medan terkait kebijakan perdaganganan daging babi, yang dipicu terbitnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540.

Mereka menilai, surat edaran dengan alasan penertiban itu diskriminatif, karena hanya ditujukan kepada pedagang babi. “Kita mendukung penertiban, tapi berlakukan kepada semua secara merata. Jangan hanya kepada pedagang babi saja. Kami menganggap kebijakan ini diskriminatif dan mengancam mata pencaharian kami. Maka kami mendesak agar surat edaran itu segera dicabut,” tegas perwakilan pedagang yang hadir.

Jangan Libatkan Agama

Sementara itu, salah seorang koordinator aksi, Drs Hasudungan Siahaan MM, minta, agar Wali Kota Medan jangan memperlebar masalah, dengan membawa-bawa agama dalam persoalan ini.

“Ini jelas tidak ada kaitan dengan agama. Ini murni adalah persoalan mencari makan dengan berdagang babi,” sebutnya.

Dia menyesalkan, kenapa Wali Kota Medan malah membawa persoalan ini ke ranah agama, dengan mengundang dan mencari dukungan kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

“Ini sangat tidak nyambung. Pak Wali Kota kok malah membuat suasana semakin panas. Kalau mau berdiskusi soal ini, mestinya Pak Wali Kota mengundang pihak terkait, yang ada hubungannya, misalnya dari Perusahaan Pasar, Rumah Potong Hewan, atau Dinas Lingkungan Hidup. Bukan malah menyeret-nyeret pemuka agama,” ujarnya.

“Ini namanya membenturkan antarumat beragama. Mestinya berusaha saja membuat suasana semakin sejuk,” tegasnya.

penulis | Raja P Simbolon

Related posts

Leave a Comment