topmetro.news, Medan – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan kepada kader yang terbukti memiliki atau terlibat dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu dikatakannya menanggapi isu adanya kader atau pihak partai politik yang mengelola dapur MBG. Rapidin sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut. Namun, ia memastikan DPD PDIP Sumut tengah melakukan penelusuran secara mendalam.
“Kalau ada kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, kami akan bertindak dan melaporkannya kepada penegak hukum. Jika pelakunya kader PDIP, sanksinya bisa sampai pemecatan. Nanti kita lihat sejauh mana tingkat pelanggarannya,” tegasnya pada awak media usai kegiatan buka puasa bersama diKantor PDIP Sumut di Jalan Jamin Ginting Medan, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan, PDIP Sumut pada prinsipnya mendukung penuh program pemerintah yang pro-rakyat, sebagaimana arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, ia menekankan PDIP sebagai partai penyeimbang dan akan mengkritisi setiap program yang dinilai tidak memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.
Ia menekankan, komitmen partainya untuk mengawal pelaksanaan Program MBG tanpa terlibat sebagai pelaksana kegiatan. Menurutnya, berdasarkan kajian internal partai, MBG merupakan program sosial yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak secara gratis dan harus dijaga integritas pelaksanaannya.
“Kalau program ini benar-benar berjalan baik, manfaatnya sangat besar bagi generasi kita. Perbaikan gizi akan membuat anak-anak semakin cerdas. Tetapi yang lebih penting, perhatian terhadap gizi harus dimulai sejak dalam kandungan ibunya,” ujarnya.
Ia menekankan, posisi PDIP saat ini adalah sebagai pengawas, bukan pelaksana. Untuk itu katanya, seluruh struktur partai, baik legislatif, eksekutif, maupun organisasi partai, diminta bersama-sama mengawasi agar program berjalan sesuai tujuan.
“Kalau kita yang melaksanakan, bagaimana pengawasannya? Pengawasan bisa hilang. Karena itu, kader PDIP jangan menjadi pelaku di bidang itu. Biarlah kita memonitor dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik,” kata anggota Komisi XIII DPR RI itu.
Ia turut mengingatkan seluruh kepala daerah dari PDIP di Sumut agar tidak menyalahgunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak ingin kadernya terseret persoalan hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT), apalagi dalam program bantuan sosial seperti MBG.
“Namanya bantuan, masa mau dipermainkan? Itu sudah tidak benar. Jangan sampai tergoda kepentingan pragmatis yang justru merusak nama baik partai dan melemahkan fungsi pengawasan,” tegasnya.
penulis | Erris JN
