topmetro.news Medan – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara (Sumut), Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyoroti persoalan serius dalam rantai distribusi sebagai salah satu penyebab utama fluktuasi harga bahan pokok di daerah.
Menurutnya, kenaikan dan penurunan harga yang tidak stabil seperti minyak goreng dan cabai bukan semata dipengaruhi mekanisme pasar, tetapi juga dipicu gangguan distribusi hingga dugaan praktik tidak sehat di lapangan.
“Faktor harga itu memang dipengaruhi demand dan supply, tapi yang paling krusial saat ini adalah distribusi. Ini yang perlu intervensi pemerintah,” tegas Dedi dalam Konfrensi Pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro, Selasa (31/3).
Ia mencontohkan harga minyak goreng yang bisa berubah drastis dalam waktu singkat, dari Rp15.700 per liter melonjak menjadi Rp18.200, lalu kembali turun ke kisaran Rp16.000.
Hal serupa terjadi pada komoditas cabai yang sempat menyentuh Rp35.000 per kilogram dan naik tajam dalam hitungan hari menjelang Lebaran.
Dedi tidak menampik adanya indikasi praktik penahanan barang oleh oknum tertentu yang memanfaatkan celah distribusi. Kondisi ini memperparah gejolak harga di pasar.
“Ada dugaan distribusi tidak lancar karena ditahan. Seperti ada kartel yang bermain di luar jangkauan pengawasan pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik ijon di tingkat petani, di mana hasil panen sudah diborong sebelum masa panen tiba. Praktik ini dinilai merugikan stabilitas pasokan karena komoditas dapat ditahan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan harga.
“Petani sebenarnya dalam posisi dilematis. Mereka butuh modal, tapi akhirnya hasil panennya dikuasai pihak lain yang bisa memainkan distribusi,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perindag ESDM Sumut akan mendorong penguatan kerja sama antar daerah, termasuk antar kabupaten/kota dan provinsi, khususnya wilayah yang memiliki potensi unggulan sektor pertanian.
Langkah ini juga akan diiringi dengan peningkatan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak seperti satgas pangan, Bulog, Bank Indonesia, serta instansi terkait dari Kementerian Perdagangan.
“Kita butuh pengawasan ketat di lapangan agar distribusi tidak disalahgunakan dan tidak terjadi praktik perdagangan yang tidak tertib,” tegas Dedi.
Dedi juga mengingatkan bahwa faktor global turut berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan, seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi internasional, termasuk di Selat Hormuz.
“Kalau jalur tanker terganggu, distribusi global ikut terdampak. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, Dedi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mampu menjaga ketahanan pangan Indonesia tetap stabil dibandingkan negara lain.
“Kita harus bersyukur, kondisi pangan kita masih relatif aman. Tapi ke depan, kedaulatan pangan harus terus diperkuat agar tidak tergantung pada pihak luar,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan sekretaris daerah, untuk membahas pengendalian inflasi pasca-Lebaran.
Dedi berharap, dengan sinergi dan intervensi yang tepat, persoalan distribusi dan fluktuasi harga di Sumatera Utara dapat segera diatasi.
“Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami optimistis dengan kerja sama yang kuat, persoalan ini bisa diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis | Erris
