TOPMETRO.NEWS – Pemadaman bergilir beberapa kawasan di Kota Medan akhir-akhir ini masih menjadi dilema. Anehnya, pihak PLN enggan memberi alasan pemadaman tersebut.
Humas PLN Area Medan, Amelius Pasaribu yang dihubungi TOPMETRO.NEWS (grup Koran TOP METRO) bahkan tidak menampik adanya pemadaman bergilir tersebut. Namun ia enggan menjawab secara gamblang alasan tersebut.
“Anda gak usah tanya lagi. Saya sudah jelaskan sama wartawan lain,” kata Amelius, kemarin.
Anehnya, Amelius justru menyarankan jika ingin mendapat berita tentang PLN, bergabung ke grup wartawan unit PLN.
“Gak perlu saya jelaskan, anda kan tidak bergabung di wartawan unit PLN,” jawab Amelius dengan nada tinggi.
Salah seorang warga Medan Denai, Ulfa yang menjadi korban pemadaman bergilir PLN bertutur bahwa PLN sangat tidak profesional dengan melakukan pemadaman bergilir tapi tidak memberikan alasan.
“Udah suka-suka hatinya saja PLN ini. Dimatikannya listrik sampai berjam-jam, tapi gak tahu alasannya apa. Udah la harga listrik trus naik, belum lagi katanya ada pasokan listrik dari pembangkit yang disubsidi pemerintah, tapi nyatanya tetap saja mati lampu. Tak jelasnya PLN ini,” ucap Ulfa sambil meradang, ketika ditemui TOPMETRO.NEWS, Selasa (26/9/2017).
Seperti diberikan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri seluruh proyek PT PLN selama ini, khususnya yang berada di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
“Kita berharap KPK melakukan penelusuran di PT.PLN. Sebab, kendati Sumatera Utara Sumut) dinyatakan telah menerima bantuan pasokan listrik tetapi tetap saja selalu ada pemadaman listrik.Ada apa ini? Atau apa ada?” selidiknya kepada TOPMETRO.NEWS (Grup Koran TOP METRO), Senin (25/9/2017).
Hasyim menduga, dalam proyek-proyek tersebut terjadi praktik korupsi yang ditengarai melibatkan pejabat di pusat.
Seperti diketahui, hingga kini pemadaman bergilir atau byarpet masih terjadi di Kota Medan. Ironisnya, kondisi ini terjadi disaat PT PLN telah menggelontorkan dana besar untuk menyewa genset dan menambah daya dari sejumlah pembangkit listrik di Sumut.
“PLN diminta jujur dan transparan terkait pemadaman listrik. Jangan hanya maunya menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tetapi pelayanannya masih buruk,” pungkasnya.(TM/04/06)
